‎Bahas Dapur MBG 3T, Sekda Erwin dan Korwil Adi Matangkan Sinkronisasi Program

Ringkasan Berita:

• Sekda Erwin menyoroti dinamika kebijakan terkait penetapan 10 titik baru dapur MBG di wilayah terpencil yang ditetapkan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui surat keputusan terbaru.
• Padahal sebelumnya, hasil koordinasi antara Satgas MBG Kabupaten dan Koordinator Wilayah hanya menetapkan empat titik.

‎TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONGUTARA - Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat, memimpin rapat koordinasi bersama Koordinator Wilayah MBG Kayong Utara, Adi Afrianto, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), serta investor dapur MBG wilayah terpencil, Selasa 4 November 2025.

‎Rapat bertajuk Koordinasi Percepatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Daerah Terpencil ini digelar di ruang rapat Kantor Bupati Kayong Utara dan dihadiri unsur Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi-UMKM Industri dan Perdagangan, serta mitra penyelenggara dapur MBG.

‎Dalam rapat tersebut, Sekda Erwin menyoroti dinamika kebijakan terkait penetapan 10 titik baru dapur MBG di wilayah terpencil yang ditetapkan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui surat keputusan terbaru.

Padahal sebelumnya, hasil koordinasi antara Satgas MBG Kabupaten dan Koordinator Wilayah hanya menetapkan empat titik.

‎“Perubahan jumlah titik ini menunjukkan adanya dinamika kebijakan yang perlu disinkronkan antara BGN dan Satgas Kabupaten. Namun demikian, Pemkab Kayong Utara tidak akan menghambat percepatan program, selama tetap menjunjung tata kelola dan prinsip akuntabilitas,” tegas Erwin.

‎Erwin menegaskan, keberadaan SPPG Terpencil bukan untuk bersaing dengan dapur aglomerasi yang sudah beroperasi, melainkan untuk memperluas jangkauan pelayanan gizi di wilayah sulit akses.

‎Ia menekankan bahwa program MBG berorientasi pada asas kemanusiaan dan pemerataan akses pangan bergizi, bukan pada keuntungan semata.

‎“Sebelum dilakukan pembayaran, seluruh dapur SPPG Terpencil wajib melalui proses appraisal guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” tambah Erwin.

Baca juga: Sekda Kayong Utara : Satgas MBG Dibentuk untuk Pastikan Program Berjalan Lancar

‎Dalam kesempatan itu, Sekda juga meminta seluruh penyelenggara dapur melakukan refleksi kritis terhadap pelaksanaan kegiatan MBG beberapa bulan terakhir.

‎Ia menilai perlu ada inovasi menu dan diversifikasi bahan makanan agar program tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperhatikan selera dan budaya masyarakat lokal.

‎Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN MBG Kayong Utara, Adi Afrianto, menjelaskan bahwa Kayong Utara dan Kapuas Hulu menjadi dua daerah di Kalimantan Barat yang sejak awal ditetapkan sebagai wilayah perintisan SPPG Terpencil.

‎“Sepuluh titik tambahan diusulkan setelah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak oleh BGN. Upaya ini selaras dengan arahan nasional untuk mempercepat pembangunan dapur terpencil, yang ditargetkan rampung Desember tahun ini,” ujar Adi.

‎Adi menegaskan, pendirian dapur MBG Terpencil bukan untuk menggantikan atau mengurangi penerima manfaat dapur aglomerasi, melainkan untuk menjangkau kawasan yang belum terlayani sesuai juknis radius maksimal 6 kilometer dan waktu tempuh 30 menit.

‎Ia juga menjabarkan mekanisme percepatan pembangunan yang meliputi validasi data, appraisal biaya sewa dan kelayakan, pembayaran insentif, penentuan pengelola, serta penerbitan berita acara validasi (BA Verval) dan pembukaan Virtual Account untuk penyaluran dana operasional.

‎Selain itu, Adi menyampaikan bahwa seluruh pendaftaran investor dapur MBG Terpencil di Kayong Utara telah mencapai 100 persen.