Wakil Ketua DPRD Abdul Zamad: Jangan Sampai DPRD Selalu Dianggap Salah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Himpunan Mahasiswa Kayong Utara (Himakatra) Pontianak dan Ketapang menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kayong Utara, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Senin 29 September 2025.

Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Abdul Zamad, menyambut baik kedatangan para mahasiswa. Ia menilai audiensi ini menjadi momen penting untuk saling bertukar pikiran demi kemajuan daerah.

Menurutnya, DPRD berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur di Kayong Utara.

Namun, ia menegaskan bahwa adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi menghambat pembangunan yang sedang berjalan.

• ‎Wabup Amru Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Kayong Utara 2026, Defisit Rp 7,95 Miliar

“Kami semua anggota DPRD Kayong Utara sudah sepakat untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur dan lainnya. Tapi dengan adanya pengurangan dana transfer, tentu daerah ini mengalami kesulitan untuk membangun,” jelas Abdul Zamad saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 30 September 2025.

Ia juga menilai peran mahasiswa sangat penting dalam mengawal pembangunan. Gerakan mahasiswa, bisa menjadi penyemangat agar DPRD semakin serius dan menjadi lebih baik kedepan. 

“Kami menyambut baik dengan adanya pergerakan mahasiswa Kayong Utara yang ada di Kalimantan Barat, ini sangat membangkitkan susana membangun bagaiman DPRD kedepan bisa lebih baik,” tambahnya.

Abdul Zamad menegaskan bahwa DPRD tidak bisa terus-menerus diposisikan sebagai pihak yang selalu salah. Ia mendorong adanya kerja sama untuk mencari solusi bersama.

“Jangan sampai DPRD dianggap salah terus. Kita dorong sama-sama membuat terobosan, baik itu kita meminta dana transfer daerah di pusat maupun provinsi, khususnya masalah jalan dan infrastruktur,” lanjutnya.

Selain itu, ia berharap mahasiswa tidak hanya berhenti pada audiensi, tetapi juga aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan begitu, informasi yang dibutuhkan bisa langsung diperoleh dari pihak yang berwenang.

“DPRD sama seperti mahasiswa, hanya menyampaikan aspirasi. Sementara yang melaksanakan pekerjaan itu pemerintah kabupaten bersama OPD. Jadi mahasiswa juga bisa berdiskusi langsung dengan OPD agar pembangunan lebih cepat terlaksana,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!