Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dorong E-walidata SIPD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Berita Acara Verifikasi E-Walidata SIPD Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Tik, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Senin 8 September 2025.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi menyebutkan data merupakan, salah satu fondasi utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan. 

"Dimana dalam konteks pembangunan daerah, data statistik sektoral yang akurat, lengkap, dan mutakhir berperan sebagai acuan yang baik, untuk menetapkan arah kebijakan sehingga tepat sasaran efektif dan efisien," ujarnya, Senin 8 September 2025.

Wabup berharap, data juga dapat dijadikan sebagai dasar bahan evaluasi program atau kegiatan, serta pengukuran kinerja, sehingga program kegiatan benar-benar menjadi tepat sasaran.

• Jelang MTQ, Dishub dan Lantas Polres Kapuas Hulu Tetapkan Tarif Parkir

"Di samping sebagai proses perencanaan, pengolahan data sektoral setiap tahunnya, akan dilaksanakan evaluasi penyelenggaraannya yang bertujuan, untuk mengukur tingkat kematangan dan capaian penyelenggaraan statistik sektoral instansi pemerintah, yang lebih dikenal dengan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS)," ucapnya.

Diharapkan juga, penyajian dan pengolahan data yang baik diharapkan dapat mewujudkan target indeks pembangunan statistik (IPS), sesuai standar nasional yaitu dengan nilai indeks 2,6 (predikat baik).

"Keberhasilan pembangunan berbasis data tidak hanya bertumpu pada ketersediaan perangkat teknologi, tetapi yang terpenting adalah hadirnya budaya kerja yang sadar data di setiap OPD," ujarnya.

Ditegaskan juga, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, komitmen untuk menyajikan data yang akurat, konsisten, dan sesuai standar tidak boleh berhenti di level pengumpulan.

"Harus  ditanamkan dalam setiap siklus perencanaan dan pelaporan. Jika setiap OPD menjadikan data sebagai bagian dari proses kerja harian, maka kita bukan hanya menjaga kualitas, tetapi juga membangun ekosistem birokrasi yang lebih transparan, adaptif, dan akuntabel," ungkapnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo Tik) Kapuas Hulu, Hadi Pranata menyampaikan bahwa, apa yang dilaksanakan ini adalah upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang berbasis bukti, dibutuhkan sistem data yang tidak hanya andal, tetapi juga terintegrasi lintas sektor. 

"Sejalan dengan itu, memperhatikan surat mendagri nomor 600.5.1/1236/bangda tanggal 25 februari tahun 2025 perihal evaluasi pengisian modul e-walidata, e-fasilitasi, teknokratik RPJMD 2025-2045, dan RPJPD tahun 2025-2045 pada SIPD," ujarnya.

Dijelaskan Hadi, dalam surat Mendagri tersebut, agar setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan percepatan pengelolaan data statistik sektoral daerah dan percepatan pengisian RPJPD 2025-2045 pada e-walidata SIPD.

"Data merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola data sektoral," ucapnya.

Kemudian SPBE mendorong terwujudnya ketersediaan data yang terstandar dan terintegrasi, keterbukaan data publik yang dapat digunakan oleh masyarakat, dan pemanfaatan data yang disajikan secara real-time untuk pengambilan keputusan. 

"Untuk itu, dukungan anggaran teknologi informasi dan komunikasi (Tik) dapat memperkuat perkembangan  kegiatan statistik sektoral," ungkapnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!