Massa Aliansi Sambas Bergerak Geruduk Kantor DPRD Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ratusan massa Aliansi Sambas Bergerak melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Senin 1 September 2025.

Massa aksi terdiri dari elemen mahasiswa, masyarakat buruh dan petani. Mereka berjalan kaki dari kawasan Taman Lunggi Sambas menuju Kantor DPRD Sambas.

Peserta unjuk rasa memulai aksi sekitar pukul 14.30 WIB dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan Polri dan TNI.

Setelah tiba di Kantor DPRD Sambas mereka menyampaikan tuntutan dan berorasi. Massa aksi juga membentangkan atribut demo poster dan sejumlah bendera.

Salah satu peserta aksi unjuk rasa Muhammad Farhan, yang juga Ketua HMI Cabang Sambas menyampaikan orasi tentang tuntutan Aliansi Sambas Bergerak.

Farhan bilang, massa aksi menuntut anggota DPRD Sambas mendengarkan aspirasi mereka ketika mereka berorasi.

"Kita datang ke sini, dan ini adalah rumah kita, rumah rakyat, kita melakukan aksi unjuk rasa telah dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang," ucapnya.

Baca juga: Kapolresta Suyono Kawal Aspirasi Mahasiswa Secara Damai

Dia mengatakan, anggota dewan harusnya menyambut peserta aksi bukan justru malah para peserta demo dihadapkan dengan aparat keamanan.

"Harusnya kami datang disambut oleh anggota dewan yang terhormat, tetapi mengapa justru kami dihadapkan aparat keamanan," katanya.

Dari sejumlah orasi dan data yang dihimpun massa Aliansi Sambas Bergerak membawa sedikitnya 10 poin tuntutan.

Isu nasional, menolak kenaikan tunjangan DPR, reformasi Polri dan mengecam segala bentuk tindakan represif dari apart terhadap massa aksi.

Isu daerah, berkaitan infrastruktur pembangunan Kabupaten Sambas yang masih tebang pilih dan hanya dilakukan dengan kepentingan politik.

Banyaknya insfratruktur pembangunan yang terbengkalai. Usut tuntas dan tindak tegas aktivitas PETI yang meresahkan masyarakat dan menuntut kejelasan keterangan dari dinas terkait.

Menuntut kejelasan terkait belum diusulkannya P3K paruh waktu. Mendesak Pemda untuk lebih memperhatikan dan mensejahterakan tenaga kerja guru honorer yang ada di Kabupaten Sambas.

Menuntut penjelasan pajak PBB di Kabupaten Sambas serta mengevaluasi seluruh dana pokok pikiran (pokir) DPRD Sambas melampaui batas dari APBD dan menolak pokir berlebih. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!