TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik 270 kepala daerah terpilih se-Indonesia di Istana Negara pada 6 Februari 2025 mendatang.

Diketahui, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU, DKPP dan Bawaslu) sepakat kalau kepala daerah terpilih yang tidak mengajukan sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik 6 Februari 2025.

Total ada 270 kepala daerah yang akan dilantik Presiden RI Prabowo Subianto nantinya.

Pelantikan 6 Februari 2025 ini merupakan gelombang pertama dari tiga gelombang yang diberlangsungkan.

Dari 270 kepala daerah itu, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyumbang 3 di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur beserta dua bupati-wakil bupati

Dilansir dari TribunKaltara.com, tiga kepala daerah dipastikan akan dilantik pada 6 Februari 2025, sedangkan satu kepala daerah kemungkinan ikut pelantikan serentak, karena gugatan di MK dicabut.

Berikut Daftar Kepala Daerah di Kalimantan Utara yang Dilantik pada 6 Februari 2025 di Istana Negara:

• DAFTAR Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang Dilantik Prabowo 6 Februari 2025

Daftar Kepala Daerah di Kalimantan Utara yang Dilantik pada 6 Februari 2025 di Istana Negara

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara

Zainal A Paliwang-Ingkong Ala

2. Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Terpilih

Syarwani-Kilat

3. Bupati dan Wakil Bupati Malinau Terpilih

Wempi W Mawa-Jakaria.

• DAFTAR 16 Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat yang Dilantik 6 Februari, Termasuk Dedi Mulyadi

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengumumkan bahwa sekitar 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pelantikan itu merupakan bagian dari pelantikan pertama yang mencakup kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak bersengketa atau tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bima Arya menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah akan dilakukan dalam tiga gelombang atau termin.

Gelombang pertama adalah untuk kepala daerah yang pemilihannya tidak bersengketa, gelombang kedua untuk kepala daerah dengan hasil pemilihan yang gugatannya ditolak atau dibatalkan, dan gelombang ketiga untuk kepala daerah dengan hasil pemilihan yang gugatannya diterima yang kemudian memerlukan pemungutan suara ulang atau Pilkada ulang.

“Jadwal pelantikan untuk dua kelompok kepala daerah yang hasil pemilihannya masih bersengketa itu akan disesuaikan dengan hasil sidang MK ataupun hasil pemilihan ulang,” ujar Bima di Jakarta, Rabu 22 Januari 2025.

Bima menambahkan bahwa pelantikan pertama akan dilakukan pada 6 Februari 2025, sementara gelombang berikutnya akan menyesuaikan dengan hasil sidang MK yang diputuskan kapan selesainya.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!