Pilihan Apple itu berbeda dengan beberapa pemain utama seperti Samsung hingga Oppo.

Mereka memilih membangun pabrik sendiri di Tanah Air.

Samsung dan Oppo juga membangun toko ritel resmi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara, Apple belum memiliki pabrik atau toko resmi di Indonesia, setidaknya hingga saat ini. iPhone yang selama ini beredar di Tanah Air merupakan produk impor. Ketiga, Kemenperin menilai, tawaran investasi Apple juga belum memberikan nilai tambah serta penerimaan negara.

Keempat atau yang terakhir, investasi Apple juga dinilai belum adil dalam hal penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

"Berdasarkan asesmen teknokratis tadi, angka tersebut belum meet (alias) belum memenuhi angka yang kita anggap berkeadilan," ujar Agus.

Meski tak diungkap, Kemenperin menyebut pihaknya sudah melakukan perhitungan angka yang dinilai berkeadilan bagi Apple dan Indonesia. Hal ini mengingat keuntungan yang didapat dari penjualan produk perusahaan yang bermarkas Cupertino, California, AS tersebut cukup besar di pasar domestik. Menurut Kemenperin, nilai pendapatan penjualan Apple di Indonesia diperkirakan Rp 30 triliun. Angka ini masih jauh dari nilai investasi yang direncanakan untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional dan pembangunan ekosistem teknologi digital di Indonesia.

Kemenperin panggil Apple untuk negosiasi

Selanjutnya, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) akan memanggil pihak Apple untuk membahas proposal investasi baru periode 2024-2026.

Dalam pertemuan itu, pemerintah RI membuka ruang negosiasi untuk PT Apple Indonesia soal investasi di Tanah Air untuk memuluskan kehadiran iPhone 16 series dan produk lainnya.

"Jadi nanti langsung akan berkirim surat lewat Dirjen Ilmate untuk melakukan pertemuan dengan dua agenda pembahasan," kata Menperin Agus.

Yang pertama adalah pelunasan komitmen Apple untuk tahun 2023 yang masih ada kekurangan kurang lebih 10 juta dollar AS.

Kedua, soal proposal untuk Apple tahun 2024-2026.

"Itu yang akan dinegosiasikan oleh tim negosiasi kita," lanjut Agus saat jumpa pers di Jakarta, Senin (25/11/2024), sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Tak ada investasi, tak ada TKDN