TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson menyampaikan anggaran untuk penanganan stunting di Provinsi Kalbar terbagi menjadi dua, yaitu dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes RI), dan Anggaran di BKKBN.

Dengan besaran anggaran dari Kemenkes sebesar Rp 39 miliar, dan di BKKBN sebesar Rp 48,5 miliar rupiah khusus untuk penanganan stunting di Provinsi Kalbar.

Harisson menjelaskan untuk anggaran dari Kemenkes sebesar Rp 39 miliar ini, langsung diberikan atau ditransfer kepada rekening-rekening Puskesmas-puskesmas.

“Jadi tidak lewat rekening Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten Kota. Dan pemberian anggaran itu langsung ke puskesmas -puskesmas, dengan total anggaran sebesar Rp 39 miliar rupiah,”ujarnya kepada awak media usai menghadiri acara, Rakor Monitoring Evaluasi dan FGD Percepatan Penurunan Stunting Semester II Tingkat Provinsi Kalbar tahun 2023, di Hotel Harris Pontianak, Rabu 28 November 2023.

Dari total anggaran sebesar Rp 39 miliar itu , kata Harisson akan ditransfer ke masing- masing rekening puskesmas di Kalbar, dari dana DAK non fisik Kementrian Kesehatan.

• Pj Gubernur Harisson Resmi Tetapkan UMK 2024 se-Kalbar, Ada Dua Kabupaten dengan UMK di Bawah UMP

“Dana ini lah yang digunakan untuk pemberian makanan tambahan langsung dengan menggunakan produk lokal. Misalnya kader bidan atau perawat, ibu- ibu PKK yang sebagai pendamping di desa itu, mereka akan membelanjakan produk lokal yang ada di desa itu, seperti beras, telur, ikan, sayur. Lalu mereka masak, setelah itu diberikan kepada baduta atau ibu hamil, “ jelas Harisson.

Pada program ini, yang akan menjadi sasaran adalah bayi dibawah dua tahun (baduta), yang berat badannya tidak baik dan yang berat badannya kurang hasil pemantauan di Posyandu. Kemudian juga diberikan kepada baduta atau balita yang gizinya kurang.

Data terkait tiga kriteria ini, dikatakan Harisson bisa dilihat dari catatan yang ada di Posyandu masing-masing.

Biasanya program pemberian makanan tambahan langsung ini, diberikan selama periode tertentu sekitar empat sampai delapan minggu.

Dengan diberikan setiap hari juga kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan enegeri kronik.

“Kalau ibu hamil itu l, pemberian makanan tambahannya disiapkan oleh bidan atau pun kader posyandu bersama PKK, selama empat sampai enam bulan,” ucapnya.

Selanjutnya, untuk kegiatan operasional, monitoring dan evaluasi menggunakan dana dari BKKBN, yang akan langsung masuk ke rekening pemerintah kabupaten kota, dan tidak lewat provinsi.

“Anggaran BKKBN itu diberikan kepada pemerintah kabupaten kota, dalam rangka monitoring evaluasi kegiatan stunting. Selama satu tahun itu sebesar Rp 48,5 miliar rupiah, khusus untuk stunting,” ujar Harisson.

Selanjutnya, dari dana BKKBN tersebut diberikan kepada kader untuk operasional sebesar Rp 110 ribu. Jadi untuk jasa kader PKK dan untuk petugas kesehatannya masing masing perdesa itu ada tiga orang.

Kemudian ada Rp 100 ribu rupiah untuk pelaporan yang harus mereka (kader) buat yang juga akan dibiayai BKKBN.

“Lalu nanti ada evaluasi lewat Rakor, dengan anggran Rp 30 juta ditingkat kabupaten. Bila ada kasus stunting maka akan di audit, dengan mengundang pakar sekitar Rp 40 juta rupiah per satu kali dan hanya dua kali setahun,” ujarnya.

Selanjutnya, ada juga yang namanya dana Kit Stunting untuk permainan di posyandu untuk membangun kognitif bayi atau balita.

“Jadi total anggaran yang dikucurkan BKKBN untuk kabupaten kota se Kalbar sebesar Rp 48,5 miliar, yang langsung di transfer oleh BKKBN kepada kabupaten kota,” ujar Harisson.

Memang dikatakan Harisson saat ini penyerapannya agak rendah dari BKKBN, dengan anggaran yang baru terserap sekitar 46 persen, dan anggaran dari Kemenkes baru sebesar 39 persen sampai pada bulan lalu.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Pintauli Romangasi Siregar mengungkapkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dikucurkan ke pemerintah kabupaten kota memang sebagian besar porsinya diperuntukan guna membantu percepatan penurunan stunting.

Sehingga dikatakan Pintauli dalam realisasi anggaran BOKB tersebut diperlukan dorongan dari pimpinan daerah agar serapannya bisa semakin baik.

“Hampir 55 persen dari total BOKB yang diturunkan ke kabupaten kota untuk membantu, anggaran BOKB ini harus kita manfaatkan terutama yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting,” kata Pintauli.

Dirinya merincikan beberapa program untuk membantu percepatan penurunan stunting di kabupaten kota yang dibiayai dalam anggaran BOKB diantaranya yakni honor bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu besar namun anggara tersebut sebagai bentuk dukungan kepada TPK dalam memberikan pendampingan kepada ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu balita dan baduta.

“Didalam BOKB juga diberikan disediakan anggaran pulsa atau kuota untuk memudahkan TPK memberikan pendampingan terhadap keluarga,” jelasnya.

Ia menambahkan pulsa dan kuota tersebut dapat dimanfaatkan TPK menyampaikan pelaporan melualui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (elsimil).

Lewat pelaporan tersebut akan bisa diketahui kondisi balita pada daerah pendampingan.

Kemudian kondisi ibu hamil mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) atau tidak serta yang tidak kalah penting yakni mendorong dan mendampingi para calon pengantin untuk memeriksakan kesehatan mereka pada puskesmas.

“Anggaran penurunan stunting memang tepat untuk para TPK karena disitu lebih banyak porsinya,” ujar Pintauli.

Pintauli menuturkan didalam anggaran BOKB juga terdapat porsi pengadaan BKB kit yang menjadi alat edukasi untuk penurunan stunting.

BKB kit merupakan alat edukasi bagi kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) untuk mengajak para ibu-ibu memahami pola asuh anak yang baik.

Selanjutnya didalam BKB kit juga disediakan Kartu Kembang Anak (KKA) yang dapat memantau perkembangan anak sesuai usianya.

Sehingga pada saat anak ditimbang di Posyandu maka perkembangannya akan mudah dipantau lewat KKA yang terdapat dalam BKB kit.

“Di KKA akan terpantau perkembangan anak misalnya pada usia tertentu sudah harus merangkak, duduk dan lainnya bisa terpantau dengan baik di BKB kit,” jelasnya.

Dikatakan Pintauli, pada BOKB juga dianggarkan kegiatan untuk menunjang audit kasus stunting yang melibatkan para pakar.

Hal tersebut dalam upaya melihat akar masalah terjadinya kasus stunting pada suatu wilayah. Untuk kemudian dirumuskan solusi dalam pemecahan masalah tersebut.

“Jadi banyak instrumen yang kita persiapkan di BOKB ini untuk percepatan penurunan stunting,” tambah Pintauli.

Disamping itu pada BOKB menurut Pintauli juga dianggarkan untuk mendukung operasional balai KB dimasing-masing wilayah.

Lalu juga untuk mendukung pelayanan KB dalam upaya meningkatkan pencapaian kepesertaan. Serta tersedia anggaran penggerakan kampung KB.

“Kita harapkan memang anggaran BOKB yang telah dikucurkan ke kabupaten kota ini serapannya bisa maksimal,” pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini