"Untuk PPDB tahun ini pembukaan hanya 1 kali saja, sehingga memberi kesempatan siswa yang tidak lulus bisa mendaftar ke sekolah-sekolah swasta, dan sekolah swasta mendapatkan murid. Tahun lalu banyak Kepala Sekolah swasta mengeluh tdk dapat siswa. Alhamdulillah tahun ini diperbaiki," ungkapnya.

"Rencananya Komisi IV juga akan turun ke sekolah-sekolah melihat langsung kegiatan PPDB," lanjutnya.

PPDB menjadi perhatian banyak pihak, salah satu oleh Ombudsman Kalbar. Ombudsman Kalimantan Barat telah menerima 4 Laporan jenjang SMAN dan SMKN. Namun, Ombudsman Kalbar belum merincikan tentang apa laporan dari warga tersebut.

"Untuk saat Laporan PPDB tahun 2023, Laporan sudah masuk 4 yakni jenjang SMA / SMK," ungkap Tariyah, Ketua Ombusdman Perwakilan Kalimantan Barat belum lama ini.

• Berapa Daya Tampung Murid SMP PPDB Online Pontianak 2023, Cek Jumlah Penerimaan Siswa SMP Pontianak

Sejak tahun 2021, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat menerima puluhan laporan terkait PPDB.

Pada tahun 2021 Ombudsman menerima 12 konsultasi dan 1 laporan yang diteruskan ke pemeriksaan.

Pahun 2022, Ombudsman menerima 11 konsultasi dan 1 laporan diteruskan ke pemeriksaan, dan pada tahun 2023 ini, Ombudsman perwakilan Kalbar menerima 1 konsultasi dan 3 laporan yang diteruskan ke pemeriksaan.

Dengan adanya laporan terkait PPDB tersebut, Ketua Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat Tariyah mendorong penyelenggaraan bersih dan bebas mal administrasi.

Ia menegaskan bahwa regulasi PPDB harus jelas, tegas dan berkeadilan, lalu mentalitas penyelenggaraan harus baik dan benar, ketiga sosialisasi yang masif dan berkesinambungan.

Bila ada warga yang memiliki kendala terkait PPDB, dapat langsung membuat aduan di Kantor Ombudsman Kalbar yang berada di jalan Surya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, ataupun menghubungi call center 08112463737.

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini