TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah Kalender 2023 yang tak terasa nyaris menyentuh bulan keempat yaitu bulan April dan kini alur waktu sudah masuk bulan Ramadhan.

Artinya dibulan April ini Umat Muslim akan merayakan Idul Fitri 1444 H yang tentunya ditandai dengan Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Tentunya penetapan Hari Raya Idul Fitri akan mengacu pada sidang Isbat. Jika sesuai penanggalan yang berlaku, Idul Fitri akan diperingati tanggal 22-23 April 2023.

Dengan begitu maka mulai Libur Nasional untuk perayaan Lebaran akan dimulai pada tanggal 22 April Kalender 2023. 

Tidak hanya Libur Nasional, Dibulan ini juga akan ada hari Cuti Bersama sebanyak 5 hari. 

Cuti Bersama Idul Fitri, menurut peraturan yang baru, akan berjumlah 7 hari dan dimulai dari 19 April Kalender 2023.

• Kalender 2023 Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama Berikut Link Download Kalender 2023 Versi PDF

Perlu diketahui untuk menentukan kepastian mulai perayaan Lebaran Idul Fitri 1444 H pemerintah akan melaksanakan sidang isbat. 

Kementerian Agama (Kemenag) menjadwalkan sidang isbat penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri pada 20 April 2023 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin. Kamaruddin mengatakan bahwa 20 April 2023 bertepatan dengan 29 Ramadan 1444 H.

“Isbat (penetapan Hari Raya Idulfitri) itu tanggal 20 April, hari Kamis, tanggal 29 Ramadan,” kata Kamaruddin, Kamis 7 April 2023, dikutip dari Kompas.com

Sejumlah pihak yang hadir dalam sidang isbat tersebut, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Jauh sebelum Hari Raya Idulfitri ditentukan, Kamaruddin meminta masyarakat untuk menghargai keputusannya nanti. Termasuk jika Lebaran 2023 tidak dirayakan secara serempak.

"Jadi kita masih menunggu hasil sidang isbat. Kita tahu, di Indonesia ini kan, ya itu lah, Indonesia itu demokratis banget. Pemerintah memutuskan Lebaran besok, tapi ada (beberapa pihak yang) Lebaran besoknya lagi atau belum mengikuti pemerintah, enggak ada masalah," imbau Kamaruddin.

Berbeda dengan negara lain yang menuntut semua pihak mengikuti keputusan hakim atau keputusan pemerintah, Indonesia, menurut Kamaruddin, lebih demokratis.

“Di Saudi atau di Malaysia atau di negara-negara lain, kalau negara sudah mutusin begitu, semua harus ikut. Itu kaidahnya,” ujar dia.