Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Presidium KAHMI Kabupaten Sambas Galih Usmawan mengapresiasi Kunjungan Kerja Gubernur Kalimantan Barat dengan gelaran pembagian 2000 paket bahan pangan yang dilakukan di enam titik di Kabupaten Sambas, Minggu 25 September 2022.
"Ini merupakan langkah cepat untuk mengendalikan dan memitigasi dampak inflasi yang diakibatkan kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Kunjungan Gubernur Kalbar H Sutarmidji ke Kabupaten Sambas sejak Sabtu hingga Senin 23-25 September 2022 kedepan dengan berbagai kegiatan," katanya.
Dia mengatakan, antaranya pembagian paket sembako bahan pangan bagi penerima manfaat sebanyak 2.000 paket yang di lakukan di enam titik lokasi, Desa Saing Rambi dan Lumbang dan sejumlah lokasi lainnya.
Dia menjelaskan, hal tersebut merupakan langkah cepat untuk mengendalikan dan memitigasi dampak inflasi yang diakibatkan kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Kenaikan BBM pada 3 September 2022 lalu berimbas pada naiknya harga komoditas atas naiknya ongkos distribusi.
"Tekanan dari kenaikan BBM ini sangat dirasakan oleh warga, terlebih bagi kelompok kelas bawah dan menengah terutama bagi ibu-ibu rumah tangga. Saya yakin Pemprov Kalbar memiliki skema untuk memantau harga pangan secara realtime, "ujarnya.
• Operasi Pasar Dalam Upaya Cegah Laju Inflasi di Kalbar
Menurut Galih yang merupakan Ketua DPC PPP Sambas, langkah Pemprov Kalbar dengan melakukan Operasi Pasar dan pembagian sembako bahan pangan bagi warga terdampak menjadi jaring pengaman dalam rangka mengendalikan inflasi dan gejolak atas tekanan kenaikan harga BBM.
"Saya berharap Pemprov Kalbar dan Pemkab Sambas memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga bahan pokok di pasaran," kata Galih.
Kehadiran Gubernur Sutarmidji di Sambas, kata dia, bersama Pemkab Sambas yang langsung turun ke lapangan merupakan langkah nyata hadirnya Pemerintah di tengah kesulitan warga.
"Sense of crisis oleh pemimpin sangat penting untuk merasakan dampak kesusahan warga atas kenaikan BBM selain sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pengawalan dari sisi law enforcement dari pihak kepolisian, kejaksaan dan TNI juga diperlukan," ucapnya. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News