Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PEKANBARU - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di rumah jabatan Gubernur provinsi Riau.
Airlangga menuturkan pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada 2024 mendatang.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
Tahun ini, penanganan kemiskinan ekstrem diprogramkan untuk 212 kabupaten kota seluruh Indonesia.
Pemerintah memberikan perlindungan berbagai program perlindungan sosial di kuartal pertama.
• Menko Airlangga Beberkan Kebijakan KUR Sangat Membantu Petani Sawit di Saat Pandemi
Berbagai bantuan dikucurkan selama Februari untuk membantu menurunkan kemiskinan ekstrem.
Sebab, pada Maret mendatang, rencananya akan digelar survei nasional.
“Memang kemiskinan ekstrem tidak bisa dihapuskan total, tetapi minimal angkanya sesuai dengan target roadmap yang disiapkan oleh pemerintah mendekati nol di tahun 2024,” tutur Airlangga dalam keterangan, Jumat 25 Februari 2022.
Airlangga menambahkan, pada kuartal kedua tahun ini, pemerintah akan mengalihkan program untuk mendukung pada kegiatan masyarakat yang bersifat produktif.
Rencananya, program pemerintah akan diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian, pekerjaan umum, transportasi dan pehubungan, serta kelautan dan perikanan.
Dari sektor pertanian, saat ini pemerintah tengah merancang korporatisasi. Pemerintah mendorong ada sinergi petani atau pekebun dengan bank-banks syariah yang bisa digabungkan dengan filantropi untuk mendukung program ini.
Program-program bertahap ini diharapkan mampu membuat perekonomian nasional kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.
• Hadapi Gelombang Ketiga, Menko Airlangga Beberkan Pemerintah Terapkan Strategi Penanganan Covid-19
Menko Perekonomian juga mengingatkan, adanya kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi dampak pandemi.
Pemerintah daerah diminta mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen untuk perlindungan sosial dan penanganan Covid-19.
Airlangga mengaku, tahun ini, pemerintah pusat masih bisa mengintervensi perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 melalui dana Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang angkanya sekitar Rp 420 triliun.