Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Penerimaan pajak yang berhasil dihimpun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang mencapai lebih dari 1,003,572,398,000 pada Rabu, 22 Desember 2021.
Selain menembus lebih dari 1 triliun untuk kali pertama, capaian tersebut juga memastikan KPP Pratama Ketapang melampaui 100% target penerimaan pajak dua tahun berturut-turut.
Pada tahun 2020 lalu, KPP Pratama Ketapang berhasil finish 105,59% dari target yang ditetapkan pemerintah.
Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Ketapang dan Kayong Utara. Selama 2021, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan WP mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
• Bupati Ketapang Martin Serahkan Bantuan Dua Unit Speedboat ke Dua Desa
“Peningkatan jumlah pelaporan SPT mengindikasikan peningkatan kepatuhan formal artinya wajib pajak semakin patuh. Saya sangat mengapresiasi yang tinggi atas kepatuhan wajib pajak di Ketapang dan Kayong Utara dalam membayar dan melapor pajak, terutama dalam situasi pandemi, kontribusi wajib pajak sangat besar peranannya bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi,” jelas Kepala KPP Pratama Ketapang, Edral Yulvan.
Selain kepada wajib pajak, Edral juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat beserta jajaran dan pemangku kepentingan lainnya.
Terwujudnya kepatuhan formal dan material yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak, diakuinya tak terlepas dari bimbingan Kepala Kanwil dan peran serta Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara serta instansi vertikal di dua kabupaten tersebut.
Selain koordinasi dan pertukaran data, Edral menyampaikan sepanjang 2021 kerja sama berupa joint analysist dan joint program berjalan lebih intensif.
“Sinergi antara unit vertikal Kementerian Keuangan di Ketapang juga semakin terlihat. Rilis Kinerja APBN bersama Kantor Pelayanan Perbandaharaan Negara dan Kantor Pelayanan Bea Cukai juga rutin kita laksanakan,” paparnya.
Lebih lanjut Edral menambahkan bahwa kegiatan tersebut selain sebagai perwujudan Kemenkeu Satu, juga bermaksud mengedukasi masyarakat bahwa APBN dikelola dengan transparan dan akuntabel.
Transparansi semacam itu dipercaya meningkatkan kepercayaan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta membayar pajak.
Pembangunan ZI-WBK Kepercayaan wajib pajak merupakan sesuatu yang dikelola secara serius oleh KPP Pratama Ketapang di era kepemimpinan Edral Yulvan.
Komitmen itu ditandai dengan kegiatan pencanangan kembali Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) pada 2020 lalu.
“Pembangunan ZI-WBK merupakan serangkaian upaya dalam rangka mengubah pola pikir dan budaya kerja yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas dari perilaku koruptif,” jelas Edral.
Secara teknis, komitmen tersebut diejawantahkan dengan serangkaian kegiatan dalam rangka memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai dengan SOP.
• Sebut Tingkat Vaksinasi Indonesia Diapresiasi Dunia, Reisa Broto Asmoro: The Power of Gotong Royong