Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berada di peringkat kedua Se-Indonesia di bawah Provinsi Bali yang berada di peringkat pertama.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan dalam hal ini kuncinya adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memang pada transparansi dalam segala aspek.
Adapun yang paling penting adalah peran Dinas Kominfo dan sebagainya untuk menyampaikan tentang tujuan dari suatu program pemerintah.
“Jangan dibiarkan liar dalam artian informasi yang didapat masyarakat tidak pas. Sehingga perlu peran Dinas Kominfo,”ujarnya.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber acara Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bertempat di Ruang Data Analityc Room Kantor Gubernur, Senin 11 Oktober 2021.
Terutama misalnya dalam penanganan Covid-19. Dikatakannya bahwa harusnya tidak ada lagi yang ribut soal lempar-lempar Rumah Sakit ketika tidak tersedia tempat tidur perawatan.
• Sutarmidji Permudah Adendum SE Nomor 17, Kontingen Pon XX yang Kembali Cukup Karantina Mandiri
“Jika masyarakat tahu pemerintah memiliki aplikasi tentang informasi ketersediaan tempat tidur prawatan di RS. Maka tinggal mencari yang kosong melalui aplikasi,”jelasnya.
Gubernur Sutarmidji mengatakan karena dalam SOP penanganan Covid-19 semuanya sama. Jadi tidak perlu pilih-pilih.
Selanjutnya terkait vaksin Covid-19. Dikatakan seharusnya ada informasi yang jelas mengenai manfaat, cara memperoleh dan lain sebagainya.
Saat ini semua informasi terkait Covid-19 dikatakannya sudah ada di apliaksi. Termasuk soal stok dan ketersediaan vaksin. Semua daerah harusnya sudah mengetahui informasi tersebut.
• Buka Musda Ke-V DPD PPDI Kalbar, Gubernur Sutarmidji : Organisasi Harus Miliki Program yang Rasional
"Jadi tidak ada lagi bupati yang ribut tidak ada vaksin atau apa. Karena bisa tahu, orang buka aplikasi misalnya aplikasi vaksin SMILE, ternyata masih ada (stok) vaksin sekian,”jelasnya.
Ia mengatakan jangan sampai apliaksi yang sudah dibuat utuk memberkan informasi ke masyarakat, kepala daerahnya tidak paham, jadi harus dikasih tahu.
“Intinya pemerintahan dan program yang dibuat akan baik kalau masyarakat dapat informasi yang baik dan benar,”ungkapnya.
Lanjutnya mengatakan dengan terbuka sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan lebih tinggi.
“Jadi mau dibawa lari ke politik ke bagaimanapun kalau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bagus itu tidak ada pengaruhnya. Paling hanya ribut satu dua hari setelah itu hilang,”jelasnya.
Karena dikatakannya apa yang menjadi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah sudah memberikan informasi. (*)
(Simak berita terbaru dari Pontianak)