Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Terkait dengan kebijakan dan program yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI) tentang kampus mengajar selama 3 bulan di daerah Tertinggal, Terpencil dan Terluar atau 3T, di nilai tidak realistis.
Hal ini di sampaikan oleh Ketua Umum Forum Perbatasan Kalimantan Barat, Abelnus yang mengaku tidak setuju dengan kebijakan dan program Mendikbud tersebut.
Dia menilai dengan sistem merekrut para mahasiswa di kampus dan mengirimnya ke daerah 3T. Dan dengan waktu yang sangat terbatas dan hanya tiga bulan, tidak akan efektif.
Baca juga: Apresiasi Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Abelnus Ucapkan Terimakasih Kepada Maria Goreti
Menurut Abel, di lapangan sudah pasti mahasiswa yang diturunkan ke lapangan dituntut untuk mempelajari karakteristik daerah dan siswa itu sendiri. Karenanya kata di, kapan para mahasiswa untuk mempelajari karakteristik siswa dan daerah tersebut? Dengan waktu yang terbatas.
"Apalagi misalnya, mahasiswanya bukan berasal dari daerah tersebut, dapat dipastikan akan menghadapi kesulitan di lapangan", ujarnya, Jumat 19 Februari 2021.
Dengan sangat terbatasnya waktu itu kata Abel yang juga Ketua Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional (ICDN) Kabupaten Sambas, maka dia meminta agar Mendikbud mengoptimalkan program yang sudah ada, salah satunya adalah mengoptimalkan guru yang ada.
"Sebaiknya Mendikbud mengoptimalkan tenaga guru yang ada di daerah tersebut, dari pada mengirim para mahasiswa," bebernya.
Lanjut Abel pemerintah juga dapat memaksimalkan SDM guru honorer di daerah 3T dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Dimana selama ini dinilai upah mereka yang diterima setiap bulan sangat tidak manusiawi.
"Hemat saya yang harus pemerintah lakukan adalah kajian dan pendekatan horizontal terlebih dahulu sebelum membuat dan melaksanakan kebijakannya," katanya.
"Menurut saya program tersebut (mengirim mahasiswa ke daerah 3T-Red) sangat tidak masuk akal, karena mengingat waktunya yang sangat singkat," tutup Abel. (*)