Baca tanpa iklan
Walaupun UU Cipta Kerja telah berlaku dan diundangkan, perwakilan buruh menilai banyak hal yang menjadi sorotan dalam peraturan tersebut.
“Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal, Selasa (3/11/2020), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Seperti misalnya potensi diberlakukannya kembali sistem upah murah dalam Pasal 88C Ayat (1) dan (2).
Baca juga: STREAMING Trans 7 Tv Siaran Mata Najwa Malam Ini Rabu 21 Oktober 2020, Cek Link Tv Online Trans 7
Pada ayat 1 disebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
Selanjutnya di ayat 2 gubernur dapat menetapkan upah minimun kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
"Penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK.
Hal ini akan mengakibatkan upah murah," ujar Iqbal.
Karyawan kontrak
Sorotan lainnya yaitu adanya kemungkinan karyawan kontrak dan tenaga outsourcing seumur hidup.
Ini dikarenakan adanya penghilangan pasal yang mengatur periode batas waktu kontrak dan juga adanya penghapusan pasal yang memuat batasan 5 jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga kerja outsourcing.
Selain itu ada juga nilai pesangon yang dikurangi.
Poin ini yang dinilai akan menjadi kerugian yang diterima oleh buruh.
Baca juga: Mahfud MD Buru-buru Datang ke Mata Najwa Agar Najwa Shihab Tak Bicara dengan Kursi Kosong
"UU No 11 tahun 2020 mengurangi nilai pesangon buruh, dari 32 bulan upah menjadi 25 upah (19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan)," jelas Iqbal.
PHK juga dinilai akan mudah dilakukan terhadap para pekerja.
Tenaga kerja asing