Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sambas Dr Syarif Kamaruzzaman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Sambas tahun 2020.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun berjalan.
Dihadapan para pendamping Desa, ia katakan percepatan Desa Mandiri sebagaimana keinginan Gubernur Sutarmidji harus dimaksimalkan.
"Ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan, terhadap para pendamping Desa untuk evaluasi. Selanjutnya juga karena ada program pemerintah provinsi bagaimana percepatan mewujudkan Desa Mandiri," ujarnya, 7 Oktober 2020.
• Pjs Bupati Sambas Hadiri Rakor P3MD Bagi Pendamping Desa
"Dan Alhamdulillah Sambas ini dalam dua tahun terakhir adalah Kabupaten yang paling banyak Desa Mandiri. Sehingga ujung tombaknya adalah pendamping Desa, sehingga apa kendalanya bisa di sampaikan kepada kita dan Pemerintah Provinsi dan Pusat," ungkapnya.
Disampaikan oleh Pjs Bupati Sambas, bahwa untuk penetapan RKPDES harus dilakukan segera oleh semua Desa untuk program kerja tahun depan.
Kata dia, jika terlambat penetapan RKPDES 2021, dia katakan akan diberikan Sanksi administratif.
"Jadi pembinaan harus terus dilakukan, karena ini masih transisi. Dan belum bisa dilakukan secara Letter late. Sehingga sanksi itu baru sebatas Sanski administratif. Dan nanti paling lambat 30 Desember untuk tahun 2021," tuturnya.
Pada kesempatan itu, ia menjelaskan salah satu indikator bahwa Desa bisa menjadi Desa Mandiri adalah listrik.
"Salah satu indikator IDM itu adalah indikatornya Desa harus ada listrik, cuma memang kita dengan PLN pernah berkoordinasi. Di PLN ada 325 Desa belum berlistrik, tapi bukan berarti tidak berlistrik karena bisa dilakukan secara swadaya," tuturnya.
• Polres Sambas Gencar Patroli Cyber Awasi Black Campaing
"Dan ada 147 Desa dipastikan tidak bisa masuk PLN karena pulau, jauh terpencil dan tidak mungkinlah dengan konsep PLN. Maka kita simulasi dengan listrik bukan PLN, apakah mikrohidro, PLTS dan lainnya," katanya.
Selain itu kata dia, untuk Desa teraliri listrik kata dia, memang ada perbedaan pengguna rasio antara pemerintah dan PLN. Di pemerintah Rasio Elektrikrisasi, sedangkan di PLN menggunakan Desa Berlistrik.
"Dan untuk Sambas kita harapkan apakah menggunakan PLTS atau mikrohidro kalau airnya cukup atau menggunakan jalur PLN. Agar nanti semua Dusun di Sambas bisa teraliri listrik," tegasnya.
Karenanya ia ungkapkan agar kedepannya sinergitas antar semua pihak bisa berjalan dengan baik antar semua lembaga dan instansi.
"Sebelumnya saya asisten II, Bidang ekonomi dan pembangunan. Jadi kita diminta bagaimana agar percepatan pembangunan Desa-desa itu bisa menjadi mandiri. Dibagi menjadi tiga indikator, Sosial, Ekonomi dan Lingkungan," katanya.