Baca tanpa iklan
TRIBUBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Ratusan warga memadati halaman Kantor Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, pada Senin (8/6/2020).
Ratusan warga itu meramaikan halaman kantor desa punggur kecil dalam rangka melakukan aksi damai menyuarakan aspiranya untuk mempertanyakan dana bantuan penggunaan anggaran DD/ADD untuk penanggulangan wabah covid-19.
Andi Apriadi selaku wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi tersebut mengatakan dan memastikan bahwa pihaknya melakukan tindakan tersebut mempunyai dasar dan banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, di antaranya masalah pembagian beras, BLT dan BST, serta masalah penggunaan anggaran desa.
• Tersangka Perkosaan Mengaku Ikat Pacar Korban di Pohon Sebelum Lancarkan Aksi Bejat
• Informasi Jadwal Samsat Keliling di Wilayah Kubu Raya dan Sekitarnya
Menurutnya dana desa selama ini dinilainya kurang efektif dalam penggunaannya.
"Kami melakukan tuntutan ini berawal dari keluhan masyarakat yang tidak tepat sasarannya pembagian beras dan Bantuan Langsung Tunai, dan penggunaan dana Desa yang menurut kita ada yang lebih penting daripada kebijakan yang diambil.
Sayang anggaran Desa kita besar, tapi tidak dimanfaatkan secara benar," jelasnya.
Menurut kami, transparansi dana Desa kurang masif dilakukan, sehingga banyak masyarakat tidak tau berapa anggaran Desa per tahun. Apa saja kegiatan Desa?
"Kalau banner ada tapi tidak terlalu masif.
Untuk itu kita minta pihak Desa segera membuat website yang resmi sehingga tersampaikan kepada masyarakat.
"Karena Kepala desa tidak menunjukan bukti kwitansi maka kita akan melakukan tuntutan selanjutnya agar Kepala desa Punggur Kecil mundur dari jabatanya,
• Bandara Rahadi Oesman Ketapang Dirikan Posko Pemeriksaan Dokumen Penerbangan
Ini pun kedatangan kami yang kedua.
Kami pernah audiensi pertama kami rasa kurang efektif maka kami adakan kegiatan ini," jelasnya.
Disebutkannya ada beberapa jembatan yang menurutnya nilai pembuatannya kecil, namun anggarannya hingga mencapai senilai Rp30 juta per jembatan jalan lingkungan.
"Padahal menurut kami masih ada yang lebih penting dari pada jembatan itu.
Saat ini daerah pasar jarang sekali mendapatkan bantuan dari desa seperti bantuan yang menggunakan dana desa," ujarnya.