Baca tanpa iklan
Ia juga meminta Pemerintah daerah harus mengatur dan Pertamina harus melakukan kordinasi dengan Pemda.
"Jangan mentang-mentang dia BUMN lalu seenaknya dia saja. Kalau sudah bermasalah masyarakat ke Pemda."
"Itu yang jadi masalah kita, makanya harus diselesaikan," ujarnya.
Ia mengatakan dalam hal ini tidak perlu investigasi yang harusnya dilakukan adalah menghitung agennya di distributornya dan pengecernya tanggung jawabnya di area itu berapa.
"Dalam hal ini bukan pengawasan yang kurang tapi alur distribusinya yang harus di evaluasi," pungkasnya. (*)
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak