Baca tanpa iklan
Rektor IKIP PGRI Pontianak Rustam Nilai Sistem Zonasi di PPDB Dapat Membuat Pola Pergaulan Heterogen dan Berdampak Negatif
PONTIANAK - Rektor IKIP PGRI Pontianak, Rustam, ikut menanggapi 'kisruh' sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) baru-baru ini.
Ada dampak-dampak negatif yang bisa saja muncul dari diterapkannya sistem tersebut.
Berikut analisanya, Jumat (28/06/2019):
"Kalau menurut saya sebelum menerapkan kebijakan ini harus dibicarakan dulu secara bersama. Artinya yang mempunyai kewenangan dan membuat kebijakan itu harus membuat formulasi uji coba terlebih dahulu.
Uji coba penting dilakukan untuk mengetahui efektiftas dan keberhasilan dari program dan kebijakan yang diterapkan.
Baca: Kepala SMPN 26 Pontianak Timur Siap Laksanakan PPDB
Baca: PPDB Sistem Zonasi, Bapemperda Pontianak Desak Pemkot Alokasikan Anggaran Tingkatkan Sekolah Swasta
Setelah melihat fenomena yang terjadi dengan adanya penerapan sistem zonasi ini, ternyata amburadul dan meresahkan masyarakat.
Kesempatan orang yang pintar atau mempunyai nilai baik menjadi kecil bahkan tertutup untuk masuk di sekolah negeri yang dianggap baik dan mampu meningkatkan semangat prestasinya.
Kemudian masyarakat juga berbondong-bondong memindahkan alamat tinggal atau KK agar mendekati sekolah.
Selain itu, sekolah yang bagus dan favorit malah dimasuki orang-orang yang nilainya rendah.
Kemudian kelemahan lainnya adalah membuat pergaulan anak-anak kita menjadi homogen.
Awalnya sistem yang diterapkan sudah baik guna membuat anak kita bergaul heterogen, bergaul dengan orang yang berbeda akhirnya menjadi mengelompok karena zonasi.
Bergaul dengan orang yang sama, kelompok yang sama, sehingga kedepan dikhawatirkan dapat menumbuhkan sikap sentimen terhadap kelompok lainnya karena sudah terpola akibat zonasi.
Baca: PPDB SMP Dimulai Pekan Depan, Wali kota Pontianak Minta Disdik Bekerja Maksimal
Baca: Penerapan Sistem Zonasi PPDB SMP di Kota Pontianak Didasari Jarak Tempuh Manual dan Apalikasi
Selanjutnya setelah melihat fenomena yang ada, banyak masyarakat menganggap sistem zonasi ini ada deskriminasi yang dilakukan. Pertama perbedaan wilayah yang nantinya berakibat bukannya membangun malah menjadi cemburu sosial.
Misalnya kita ambil contoh di Pontianak Timur, akhirnya para anak-anak dan remajanya hanya bergaul sesama di Pontianak Timur, rawannya ada kekhawatiran akibat terpolarisasi ini saat bersinggungan dengan kelompok lainnya maka timbul gesekan atau semacam perselihan yang bisa menimbulkan tawuran dan sebagainya.
Pergaulan menjadi monoton tidak beragam etnis karena terpola akibat zonasi. Mungkin tujuan pemerintah menerapkan sistem zona ini baik, tapi mohon untuk disosialisasikan terlebih dahulu.
Saat ini, masyarakat kita resah karena sulit untuk memasukan anak mereka pada sekolah negeri yang diinginkan sehingga mengurangkan motivasi belajar yang ada.
Baca: Warga Mempawah Timur Lakukan Protes, Merasa Didiskriminasi dengan Sistem Zonasi Dalam PPDB
Saya minta sistem ini harus dikaji ulang dan melibatkan dewan pendidikan, dinas pendidikan dan pemerintah pusat.
Saat ini mereka yang tidak dapat masuk sekolah negeri dan masuk swasta tidak ada biaya mau dikemanakan. Pemerintah harus kaji ulang sistem zonasi ini, apakah efektif diterapkan di Indonesia khususnya didaerah diluar Pulau Jawa dan Kalbar.
Jangan sampai sistem zonasi ini malah membuat sifat kelompok dan kedaerahan keluar.
Mohon niat yang baik ini harus dikaji ulang dan disosialisasikan dengan baik pula pada masyarakat,". (Oni)