Baca tanpa iklan
DPRD Minta Pemerintah Berikan Solusi Anak Yang Tak Tertampung Pada Sistem Zonasi
PONTIANAK - Anggota DPRD Kalbar, Mad Nawir menerima audiensi para orangtua calon siswa yang tidak bisa masuk SMA Negeri Pontianak lantaran terbentur zonasi menyampaikan sistem zonasi sebenarnya dari sisi tujuan dan semangat sangat baik.
Pemikiran awalnya penerapan zonasi untuk mengakomodir bagaimana anak-anak yang tidak berprestasi dan tidak mampu bisa masuk disekolah negeri.
Tapi ia memastikan saat ini, sistem zonasi masih belum siap untuk diterapkan di Kalimantan Barat.
"Untuk saat ini dan dua tahun kedepan sebetulnya zonasi belum bisa diterapkan di Kalimantan Barat. Bayangkan saja pemerataan pembangunan masih belum terjadi," ucap Mad Nawir saat diwawancarai, Rabu (26/6/2019).
Baca: Sistem Zonasi Diprotes, Panitia PPDB SMAN 1 Mempawah Hilir Akui Pihaknya Tak Bisa Intervensi Aturan
Baca: Serikat Buruh Solidaritas Hadir Untuk Perjuangkan Hak Anggotanya
Baca: Sedang LIVE! Bhayangkara FC Vs Persela Liga 1 2019 Live Streaming Ochannel, Persela Unggul 0-1
Ia mencontoh mdi Pontianak Utara hanya ada satu SMA negeri, dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Kota Pontianak.
Kalau sistem zonasi dipaksakan untuk diterapkan akibatnya anak di Kecamatan Pontianak Utara tidak akan bisa diterima disekolah negeri.
"SMA di Pontianak Utara mungkin hanya bisa menyerap siswa di daerah Batulayang dan Siantan Hilir. Maka sisanya tida akan bisa sekolah, solusi jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah setidaknya pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan agar memberikan peluang yang besar kepada siswa yang berprestasi ataupun membuka ruang kelas baru untuk mengakomodir siswa yang tidak tertampung," ucap Mad Nawir.
Sementara solusi jangka panjangnya yang dilakukan oleh pemerintah dimintanya menambah jumlah sekolah.
"Solusi jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah bisa saja mensubsidi sekolah swasta untuk SPP siswa. Bahkan jika bisa sekolah swasta harus gratis juga,"tambahnya.