Baca tanpa iklan
Sejauh ini, Jokowi menilai KPU sangat netral dan profesional. JIka ada insiden seperti salah input data, Jokowi mengatakan bisa dikoreksi.
Saat ini, semua berjalan dengan transparansi. Semua orang bisa mengecek dan mengontrol.
"Apa sih yang dikhawatirkan? Semuanya terbuka. Apa? Semua punya data. C1 semua punya. NGO punya. Punya semuanya. Semua Caleg pasti punya. Partai politik pasti punya. Kita sendiri punya. Kepolisian juga ada semuanya. Pasti semua ada," imbuh Jokowi.
Jokowi menganggap tudingan dugaan adanya kesengajaan penambahan suara ke dirinya selaku petahana yang berkompetisi dalam Pilpres 2019 sebagai sesuatu sikap yang berlebihan.
"Terlalu berlebihan. Kalau ada yang perlu dikoreksi, ya koreksi aja. Namanya, jumlah TPS-nya seperti itu," tandasnya.
Berikut cuplikan dialog Najwa Shihab dengan Presiden RI Joko Widodo dalam program Mata Najwa bertema Usai Pemilu di Trans7 Rabu (24/04/2019) malam :
BPN Catat dan Lengkapi Bukti Kecurangan
Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan memastikan pihaknya akan mencatatkan dan melengkapi seluruh bukti kecurangan yang selama ini diungkapkan.
"Bukti itu nanti kami catatkan dan lengkapi dan kami smpaikan pada KPU dan Bawaslu," ujar Ferry saat ditemui di kantor BPN, Jalan Kertanegara nomor 6, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2019).
Menurut Ferry, tuduhan BPN terkait adanyanya kecurangan didasarkan pada bukti-bukti formulir C1.
Penelusuran dugaan kecurangan dilakukan sejak di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan PPK (Panitia Pemilu di tingkat Kecamatan).
"Kami tidak akan membual karena seluruh prosesnya berbasis C1. Penelusuran bentuk kecurangan mulai dari tingkat TPS lalu PPK," kata Ferry.
Selain itu ia juga meminta agar pihak TKN tidak perlu risau dengan tuduhan kecurangan pemilu dari pihak BPN.
"Kenapa TKN yang risau, kan seharusnya KPU. TKN kan sama dengan BPN, bukan penyelenggara pemilu. Lalu kenapa risau?" ucapnya.