Baca tanpa iklan
(4) Hadirnya PTN di wilayah PKR akan dapat mendorong peningkatan produktifitas ekonomi daerah, karena tersedianya jumlah dan mutu SDM yang berpendidikan, memiliki wawasan dan skill yang dapat memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal.
(5) Hadirnya PTN di wilayah PKR pada akhirnya akan memberikan kontribusi meningkatnya daya saing daerah di cakupan PKR. Daya saing daerah sangat ditopang oleh kualitas SDM yang dominan di suatu wilayah dan hal ini karena peran dan fungsi PTN di daerah.
Kedua; Mengacu pada hasil analisis dari masing-masing opsi baik opsi pendirian PTN baru atau opsi merubah status PTS menjadi PTN, maka opsi pendirian PTN baru merupakan pilihan yang paling menguntungkan untuk diambil. Sebab, hasil analisis yang dilakukan menunjukan perubahan PTS ke PTN memiliki potensi masalah yang lebih besar.
Ketiga; Pilihan jenis Perguruan Tinggi Negeri di cakupan PKR adalah Universitas Teknologi yang substansinya memuat gabungan nuansa universitas dan politeknik yang menerapkan konsep Universitas Enterprenership. jenis PTN seperti ini dainggap lebih adaptif dengan potensi wilayah, perkembangan ekonomi global serta tuntutan revolusi industri 4.0 yang mulai berlangsung.
Keempat; mengenai fakultas dan program studi yang tepat di Universitas Teknologi pada wilayah cakupan Provinsi Kapuas raya (PKR) adalah 7 Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tehnik (Pertambangan), Pertanian dan Kehutanan, FKIP, MIPA, Bahasa dan Ilmu Kesehatan.
Rekomendasi yang diajukan dalam kajian ini sebagai berikut:
Pertama; bahwa agenda memperjuangkan pembentukan PKR perlu didukung oleh upaya lain seperti upaya mendirikan perguruan tinggi negeri di wilayah cakupan PKR.
Apalagi secara de facto, setiap provinsi yang ada di lndonesia saat ini memiliki satu PTN yang menjadi kebanggaan dalam upaya megembangkan SDM di daerahnya.
Oleh karena itu, kepada Gubernur Kalimantan Barat beserta para Bupati dan ketua DPRD cakupan PKR harus memberikan prioritas untuk mempersiapkan pembentukan atau pendirian PTN di wilayah cakupan PKR. Upaya ini harus beriringan dengan upaya memperjuangkan pembentukan PKR.
Kedua; Kajian yang telah disusun ini menjadi bahan dasar untuk melanjutkan tahapan kajian yang lebih detil dan opersional berupa studi kelayakan pendirian PTN di di wilayah cakupan PKR.
Pelaksanaan studi kelayakan tersebut, tentunya harus tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD dengan melibatkan para ahli dan tokoh pendidikan terkait dengan substansi studi kelayanan tersebut.
Ketiga; Perlu untuk diantisipasi oleh pemerintah daerah untuk menyiapkan faktor-fakor pendukung seperti lahan untuk pembangunan
kampus PTN serta hal-hal teknis lainnya.