Baca tanpa iklan
Fraksi PDIP dan Demokrat Coba Hambat Pengesahan APBD 2019, Gubernur Sutarmidji Lakukan Ini
Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - APBD Kalbar 2019 telah disahkan dan Gubernur Kalbar Sutarmidji mengucap syukur atas pengesahan tersebut.
Namun, sebelum disahkan ternyata ada upaya untuk memperlambat RAPBD 2019 untuk ditetapkan jadi APBD 2019.
Hal itu diungkapkan Sutarmidji kepada Tribun, Senin (3/12/2018).
Baca: Terungkap, APBD Kalbar TA 2019 Ternyata Tidak Disahkan oleh PDIP dan Demokrat
Baca: Lewat Akun Facebook, Sutarmidji Sampaikan APBD 2019 Disahkan Meski Ada Minta Maaf
Sutarmidji menjelaskan bahwa dua fraksi PDIP dan Demokrat kala itu meminta ditunda, padahal pembahasan sudah selesai dilakukan.
"Memang mereka minta jawaban atau surat balasan dari DPRD yang dikirim ke saya. Cuma kalau saya menjawab itu justru merembet masalah kebelakang, sehingga saya memilih tidak menjawab dari pada dampaknya semakin luas dan APBD tidak disahkan," tegasnya.
Ia menginginkan dan mau bekerja dengan suasana yang nyaman dan efektif. Sekalipun demikian, ketidak hadiran dua fraksi dilihatnya adalah sebuah pilihan mereka.
"Kalau soal pengesahan APBD tetap sah. Kita sudah sampaikan pada Mendagri, nanti akan dievaluasi disana," ujarnya.
Ketidak hadiran para wakil rakyat dari PDIP dan Demokrat menurutnya strategi politik mereka.
Baca: Ini Penjelasan Garuda Indonesia Terkait Insiden Pesawat Bau Asap dan Batal Lanjutkan Terbang
"Sehingga, kita juga bagaimana melakukan langkah-langkah politik yang bisa membuat APBD itu disahkan. Saya berterima kasih pada mereka yang hadir semuanya," ucap Midji.
Pengesahan APBD sebetulnya demi kepentingan masyarakat Kalbar, "Masalahnya kalau kita terlambat mengesahkan APBD, maka 15 persen DAU akan dipotong dan yang dirugikan adalah warga Kalbar," tegasnya.