Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SURABAYA - Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Jatim, Bambang Juwono, mengatakan bahwa partainya telah melakukan berbagai bentuk antisipasi agar kadernya tak terlibat kasus korupsi.
Terkait dengan kasus korupsi massal di Kota Malang, PDIP telah menyiapkan sejumlah sanksi terhadap kadernya yang terlibat, di antaranya sanksi pemecatan.
Menurutnya, Ketua umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan pesan kepada seluruh kader PDIP Perjuangan di jajaran eksekutif maupun legislatif.
Baca: Diteror Bom, Polisi Siaga di RSI Sultan Agung
Isinya, Mega mengingatkan para kader supaya dalam menjalankan tugas kepartaian pemerintahan selalu diorientasikan kepada kepentingan rakyat.
Serta, dalam tindak-tanduk perjuangan, kader PDI Perjuangan didasarkan pada ideologi PDI Perjuangan yaitu Pancasila.
"Jadi, para kader selalu diingatkan supaya tidak melakukan hal-hal yang membuat masyarakat kecewa. Apalagi sampai tersangkut kasus hukum," ujar anggota DPRD Jatim ini.
Baca: Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Oknum Pol PP Ditangkap Polisi
Tak hanya itu, DPP PDI Perjuangan juga telah menyiapkan sanksi tegas kepada kadernya yang tersangkut OTT, yakni dengan pemberhentian alias dipecat dari keanggotaan.
Selain korupsi, hal ini juga berlaku bagi kader terlibat kasus narkoba.
"Sebenarnya partai telah memberikan rambu-rambu dengan tegas. Bahkan, memberikan sanksi pada kader yang keluar dari garis perjuangan partai," lanjutnya.
Pada prinsipnya, PDI Perjuangan mendukung penuh penegakan hukum yang saat ini telah dijalani oleh para mantan anggotanya tersebut.
Baca: Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Oknum Pol PP Ditangkap Polisi
"Sebab negara ini adalah negara hukum. Kami mendukung 1.000 persen proses penegakan hukum itu," imbuhnya.
Agar proses pemerintahan dapat tetap berjalan, pihaknya juga akan memulai proses pergantian antar waktu (PAW) bagi para kader tersebut.
"Tentu akan ada langkah-langkah organisasi terkait proses dan mekanisme mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh para anggota saat ini.
Tentu, ada prosesnya," lanjut bacaleg DPRD Jatim dari Dapil Jatim 9 ini.
"Ini pelajaran yang sebenarnya telah di Ingatkan agar selalu amanah dalam menjalankan tugasnya. Kami sedih. Kalau pemerintahannya macet, bagaimana proses pembangunannya? Pasti terhambat. Ini akan menjadi peringatan," tegasnya.