Advetorial

Dialog Ekonomi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan Ditengah Dinamika Pemilu 2018-2019

Penulis: Tri Pandito Wibowo
Editor: Jamadin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota DPR RI Komisi XI, Profesor Dr Hendrawan Supratikno, Anggota DPR RI Komisi VI, Anggota DPR RI Komisi XI, Darmadi Durianto dengan Tema Dialog Ekonomi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan Ditengah Dinamika Pemilu 2018-2019, Hotel Star Jalan Gajah Mada, Minggu (10/6/2018)

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mengangkat Tema Dialog Ekonomi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan Ditengah Dinamika Pemilu 2018-2019, Michael Jeno Center menghadirkan para pakar dan pelaku ekonomi diharapan ratusan peserta di Hotel Star Jalan Gajah Mada, Minggu (10/6/2018).

Hadir Profesor Dr Hendrawan Supratikno yang merupakan Anggota DPR RI Komisi XI, Pengusaha Darmadi Durianto yang juga Anggota DPR RI yang juga punggawa Senayan dari Komisi VI dan Michael Jeno sebagai Legislator di DPR RI Komisi XI, serta Karolin Margret Natasa sebaga Bupati Landak Non-Aktif.

Dialog di hadapan ratusan pelaku usaha dari berbagi kota dan kabupaten se-Kalbar ini, ke empat politisi berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memaparkan bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia termasuk Kalbar dewasa ini jelang pelaksanaan Pemilu 2018-2019. 

(Baca: Tabung Gas LPG 3 Kilogram Langka dan Mahal di Putussibau, Rp 30 Ribu Per Tabung )

Michael Jeno dengan materi Perspektif Pembangunan Ekonomi Kalbar menyoroti pertumbuhan ekonomi Kalbar dimana Kalbar merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia. Namun, sulitnya infrastruktur dasar, biaya logistik yang tinggi dan masih banyaknya daerah yang terisolasi menjadi keluhan masyarakat selama ini. 

Belakangan kata Jeno pemerintah pusat dan provinsi menggencarkan pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bahkan hingga ke perbatasan dan pedalaman jauh. Hal ini membuat distribusi barang mulai lancar dan memancing datangnya investasi ke Kalbar.

Program lain yang membantu kata Jeno adalah program Dana Desa, dimana Komisi XI DPR RI turut berperan di dalamnya. Program Dana Desa sendiri sudah berlangsung sejak 2015 dan memasuki tahun ke-4. Tahun ini DPR RI dan pemerintah mengucurkan Rp60 triliun dengan rata-rata perolehan desa di sekitar Rp1,3 miliar.

Pemerintah saat ini kata Jeno juga menjangkau UMKM melalui penyalurannya Kredit Usaha Mikro atau KUMI. Dimana saat ini dapat diakses melalui 3 channel yaitu melalui Bahana, Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian. 

Jeno berharap program ini bisa mem-back up ekonomi dari bawah dan benar-benar dirasakan pedagang mikro kecil. Ia juga mendorong peruntukan dana KUR tak terbatas pada sektor tertentu (sektor hilir).

Karolin Margret Natasa sendiri menyinggung pentingnya keselarasan program pembangunan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Karolin, proyek-proyek strategis nasional mulai banyak yang diarahkan ke daerah-daerah Kalbar. 

Kunjungan presiden yang sudah 9 kali datang ke Kalbar kata Karolin merupakan kedekatan yang sudah dibangun sejak lama. Sehingga Pemda, perlu membantu dengan bersinergi dan menjalin hubungan baik dengan pusat. 

(Baca: Bupati Atbah dan Forkopimda Pantau Arus Mudik PMI di PLBN Aruk )

"Agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Kita beruntung Presiden menaruh perhatian lebih untuk Kalbar," ujar Karolin. 

Faktor keamanan kata Karolin juga menjadi kunci berjalannya pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, dalam satu dekade ini Kalbar sangat aman sehingga pembangunan dapat berjalan baik. Hal tersebut bisa dilihat dari arus investasi ke provinsi ini. 

Untuk mengimbangi perkembangan digital, Karolin mengatakan akan  Pontianak Creatif Center. "Dimana pelaku usaha bisa bersaing. Terjun ke e-commerce tidak gampang karena bagaimana memotret produk agar menarik. Sehingga anak muda harus mendapatkan pengetahuan melalui Pontianak Creatif Center," ujarnya.

Sementara Pakar Ekonomi Hendrawan Supratikno mengatakan pemerintah saat ini sudah berada pada jalur yang benar. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur yang menyebar dan menyeluruh hingga ke pelosok-pelosok, ditambah kemudahan izin usaha. 

"Lalu kemudahan akses pembiayaan plus suku bunga kredit yang rendah. Butuh keberanian untuk mengeluarkan kebijakan ini. Karena ini pasti akan meningkatkan daya saing kita. Saat ini pembangunan infrastruktur dimana-mana sehingga biaya logistik dapat ditekan," ujarnya.

Kendati diterjang gejolak ekonomi global yang membuat ekonomi banyak negara menurun, Indonesia diakuinya mampu tumbuh. Inflasi selama tiga tahun terakhir diakuinya juga sangat rendah. Harga-harga stabil, karena pemerintah menjaga pasokan dan harganya. 

Daya beli masyarakat juga terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas 5 persen pun mampu tumbuh di atas rata-rata ekonomi dunia. Menurut dia, program ekonomi Presiden Joko Widodo saat ini perlu dijaga dan ditingkatkan. 

Pasalnya di tengah dinamika ekonomi global, Indonesia butuh kestabilan ekonomi. Selain ini, proyek-proyek pembangunan strategis nasional perlu dilanjutkan. 

“Saat ini Indonesia membutuhkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ada perbaikan ekonomi yang mulai terlihat semenjak tahun 2014. Perekonomian Indonesia sendiri semakin merata dengan turunnya koefisien gini dan meningkatnya IPM,” jelas dia.

Darmadi Durianto yang berbicara soal UMKM dan Ekonomi Kerakyatan mengatakan saat ini dunia sedang mengalami perubahan besar, yang diakibatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dimana aktivitas ekonomi banyak dipengaruhi oleh teknologi digital. 

“Terjadi pola perubahan belanja masyarakat dari offline ke online. Banyak orang toko mengeluh ke saya, bahwa tokonya sepi. Mereka mulai kalah saing dengan e-commerce. Saat ini kita sedang menggodok aturan terkait e-commerce agar ke depan lebih adil," ujarnya.
 

Berita Terkini