Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Tak akan lama lagi, Kabupaten Mempawah mengetahui opini atas laporan keuangan. Pemkab Mempawah optimis tahun ini dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WDP).
"Jadi kita berkeyakinan bahwa tahun ini kita WTP, senin nanti kita ketahui," ujar Sekda Mempawah Mochrizal, Rabu (31/5/2017).
Namun ia juga tak mau berandai-andai mendahui auditor, namun dikatakannya hal keyakinan tersebut dari rasa optimis.
Namun dikatakannya predikat opini apapun yang diraih ia memastikan semuanya adalah murni diperoleh Pemkab tanpa ada cara-cara tidak benar.
Menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT, Mochrizal mengaku prihatin dan tidak pernah terbesit sekalipun untuk dilakukan oleh Mempawah.
"Kita kalau pakai itu sudah lama-lama, biar kita dapat WDP saja, tapi kita tidak mau main kotor,"ujarnya.
Baca: Sekda Mempawah Dukung Aparat Berantas Miras
Sebelumnya 7 tahun berturut-turut Pemkab Mempawah hanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Biar sudah 7 tahun WDP, tetapi tidak mau menggunakan cara-cara yang ilegal. Tidak masalah kita WDP tapi kita lakukan sesuai standar,"jelasnya.
Ia mengatakan jika sebelumnya ada sejumlah temuan yang perlu diperbaiki dalam laporan keuangan, saat ini dikatakannya sudah berupaya dilakukan.
"Catatan kita boleh dikatakan sudah baik semua, temuan baru sifatnya administratif,"jelasnya.
Seperti tahun-tahun sebelumnya dikatakannya persoalan aset pasca pemekaran masih menjadi ganjalan namun saat ini sudah diperbaiki.
"Karena kita berkeyakinan, makanya kita sudah perbaiki, maka sekarang aset sudah tuntas,"jelasnya.
Mochrizal mengatakan peraihan WTP bagi setiap pemerintah daerah, lembaga institusi negara dan kementerian.
"Karena yang mendapatkan opini WTP pada umumnya mereka nanti akan mendapatkan tambahan anggaran,"ujarnya.
Opini yang diberikan BPK ini umumnya ada beberapa tingkatan mulai tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) hingga Tidak Memberikan Pendapat (TMP) alias DisclaimeR Dalam WTP, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
"Kita tahu sistem, SDM, peralatan menunjang,"ujarnya.
Dikatakannya BPK tidak akan sekaligus dalam perolehan opini ini dan diprogramkan. Ia mengklaim seharusnya tahun lalu kabupaten Mempawah sebetulnya sudah layak mendapatkan WTP.
"Tapi tahun ini kita upayakan optimis, memang tidak mudah menyelesaikan persoalan aset,"ujarnya.
Kemudian disisi lain, pemerintah disisi aturan sering berubah sehingga akan kesulitan jadi dalam melaksanakan tugas susah dalam menyesuaikan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah, Drs Zulkifli MSi, juga mengungkapkan hal serupa bahwa tahun ini Kabupaten Mempawah harus mendapatkan WTP.
"Kita target mengontrol manajemen keuangan," ujarnya.
Lantas ia mengatakan kondisi Mempawah saat ini masih pada predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berturut-turut tentu akan diupayakan meningkat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun kita optimis," ujarnya.