"Proses demokratisasi Desa dalam upaya pengentasan kemiskinan berhadapan dengan berbagai tantangan antara lain pengembangan kapasitas Vegita desa dan BPD memperluas partisipasi dan Indonesia keluarga yang memastikan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat terutama kelompok Rentan. Bahkan di banyak Desa masih berkutat dengan masalah mendasar seperti tapal batas manajemen pengelolaan dan pelaporan keuangan fasilitas pelayanan publik minim lemahnya partisipasi warga akses informasi kebijakan turunan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten termasuk transparansi penetapan formulasi anggaran yang diterima desa," pungkasnya.
Seminar dan Lokakarya Gemawan, Refleksi Tiga Tahun Implementasi UU Desa di Kalbar
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede
Editor: Mirna Tribun
AA
Text Sizes
Medium
Large
Larger