Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Kaitan adanya aksi unjuk rasa bela rakyat mahasiswa PMII Kabupaten Mempawah yang menyuarakan keinginan masyarakat terkait adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat membuat ketua DPRD Mempawah H Rahmad Satria turut angkat bicara.
"Terhadap aksi mahasiswa, saya selaku ketua DPRD sangat mendukung, apa yang diaspirasikan merupakan aspirasi masyarakat dimana masyarakat sangat tidak menginginkan adanya kenaikan harga. Karena implikasinya naik, kemudian implikasi kepada lainnya juga turut naik,"ujarnya.
Lantas ia mengatakan dengan adanya kenaikan harga sejumlah item ini mengalami kenaikan kemungkinan bisa saja diimbangi dengan kenaikan gaji PNS.
Namun bagaimana sektor lainnya.
"Tetapi kalau swasta, masyarakat petani dan nelayan perlu diingat,"ujarnya.
Terlebih dikatakannya dengan adanya PP 60 tahun 2016 kaitan PNBP dikatakannya menyebabkan biaya STNK , BPKB dan sejumlah administrasi di kepolisian naik tarifnya tentu dikatakan tidak masuk akan lantaran hingga 200-300 persen.
Maka untuk tindak lanjut aspirasi yang disampaikan masyarakat ini dikatakannya harus disampaikan ke pemerintah pusat terutama presiden.
"Harapan kita pemerintah pusat harus memperhatikan aspirasi masyarakat bawah, wong cilik itu harus diperhatikan," tegasnya.
Jangan sampai pemerintaha hanya berbicara atas nama wong cilik tetapi tidak ada realisasinya.
Bahkan dikatakanya kaitan keinginan mahasiswa yang meminta pencabutan PP nomor 60 tahun 2016 ini, ia lantas memintanya harus dilakukan.
"Bagus, itu kita dukung, sangat kita dukung, aspirasi seluruhnya harus kita dukung,"ujarnya.
Hanya saja dinilainya untuk tuntutan BBM non subsidi dinilainya harus dipertimbangkan atau dikaji ulang.
Lantaran adanya BBMÂ subsidi jika terus dipertahankan malah menimbulkan keuntungan segelintir oknum.
"Bahkan dapat merugikan masyarakat kecil, karena permainan tingkat tinggi dan orang-orang yang punya duit akan bermain lagi untuk minyak,"ujarnya.
Bahkan akan memudahkan penimbunan, hingga penyelundupan.
Sementara kalau tidak ada subsidi BBM dinilainya tidak juga bermasalah.
"Tinggal masyarakat kecil melakuakan penghematan dan masyarakat ke atas tidak ada penimbunan dan spekulan minyak BBM,"ujarnya.