Disdukcapil Gandeng TP PKK Sambas Gelar Sosialiasi Informasi Adminduk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggelar sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di aula utama Kantor Bupati Sambas, Kamis 14 Agustus 2025. 

Kegiatan sosialiasi tersebut berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas bertujuan memperkuat layanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa.

Sosialisasi dibuka secara resmi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sambas, Yudi.

Sebanyak 195 orang peserta terdiri dari operator administrasi kependudukan desa dan anggota PKK desa terlibat dalam kegiatan.

Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Yunisa menegaskan bahwa pengelolaan administrasi kependudukan adalah bagian penting dalam pemenuhan pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, TP PKK memiliki peran strategis dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan sesuai hasil Rakernas yang memuat 10 Program Pokok PKK.

“Sesuai hasil Rakernas tanggal 10 bulan kemarin, dalam 10 Program Pokok PKK terdapat poin tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui Pokja I. Di dalamnya juga tercakup pengelolaan administrasi kependudukan, termasuk di Kabupaten Sambas,” ujarnya.

Yunisa mengajak seluruh kader PKK untuk terlibat aktif mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

“Saya mengajak seluruh Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas untuk membantu Disdukcapil dalam penghitungan jumlah penduduk serta memberikan edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya,” tegasnya.

Baca juga: SEJARAH Singkat Lengkap Sebaran Desa Kecamatan Tekarang Wilayah Administratif Kabupaten Sambas

Sementara itu, Asisten I Setda Sambas Yudi menekankan bahwa data kependudukan yang akurat hanya dapat dihasilkan dari data yang valid. Ia meminta para operator dan perangkat desa untuk melakukan validasi secara teliti guna menghindari permasalahan di kemudian hari.

“Kawan-kawan di desa dan para operator harus benar-benar memastikan data yang diberikan tidak salah, karena rawan disalahgunakan. Data yang valid dan benar akan menghindarkan kita dari persoalan hukum di masa depan,” kata Yudi.

Yudi mengatakam, saat ini data kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga perbankan. Oleh karena itu, validitas data menjadi modal utama kelancaran pelayanan publik.

“Data yang valid sangat penting sebagai dasar pembangunan dan kelancaran layanan publik di berbagai sektor,” ujarnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!