VIRAL Alasan Bendera One Piece Ramai Berkibar, Simbol hingga Aturan Pengibaran Bendera Indonesia

Bagaimana Kata Ahli?

Fenomena ini juga menuai perhatian dari kalangan ahli.

Peneliti kebijakan publik Riko Noviantoro menilai bahwa aspirasi publik sah disuarakan, namun tetap perlu memperhatikan batasan-batasan hukum, terutama dalam penggunaan simbol-simbol negara.

“Jika ditemukan pelanggaran terhadap pelecehan pada bendera Merah Putih, maka berpotensi dikenakan sanksi,” ujar Riko, Kamis (31/7/2025.

Riko merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, yang mengatur tata cara dan perlakuan terhadap bendera negara.

Dalam konteks pengibaran bersama, posisi Merah Putih tidak boleh lebih rendah dari bendera lain, termasuk bendera fiksi seperti One Piece.

Apa Kata Undang-Undang?

UU Nomor 24 Tahun 2009 memuat aturan teknis mengenai tata letak dan perlakuan terhadap bendera negara.

Jika bendera lain dikibarkan berdampingan, maka bendera Merah Putih harus memiliki posisi tertinggi dan ukuran terbesar.

Pasal 21 UU tersebut menekankan bahwa bendera negara tidak boleh dikalahkan secara visual oleh simbol, panji, atau bendera lainnya.

Sementara Pasal 24 mengatur larangan merusak, menginjak, membakar, mencetak gambar, maupun memperlakukan Merah Putih secara tidak hormat.

Sanksi atas pelanggaran ini tidak ringan.

Mengacu Pasal 66, seseorang dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun atau denda Rp500 juta jika terbukti menodai atau menghina bendera negara.

Walau tak ada larangan spesifik atas pengibaran bendera fiksi, undang-undang tersebut mewajibkan bendera Merah Putih tetap berada di posisi paling tinggi dan dominan jika dikibarkan berdampingan.

Aspirasi dari masyarakat seperti sopir truk merupakan suara yang patut didengar dalam sistem demokrasi.

• KATA Gubernur Kalbar soal Fenomena Bendera One Piece, Tak Larang Tapi Ada Syarat Penting