Resmi Berubah Aturan Urus Dokumen di Dukcapil Per 1 Agustus 2025 Mulai KTP, KK hingga Akta Lahir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Resmi berubah syarat mengurus dokumen kependudukan terbaru di Dukcapil per 1 Agustus 2025 mulai dari KTP, KK hingga Akta Lahir.

Misalnya aturan melakukan perubahan nama pada dokumen kependudukan.

Seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa dilakukan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 1 angka 17 UU No. 14/2013 menyebutkan, "Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

• Resmi Berubah Aturan Bikin Paspor Per 1 Agustus 2025, Kini Bisa Diwakilkan Lengkap Syarat dan Cara

Ada berbagai alasan mengapa seseorang mengajukan perubahan nama di dokumen kependudukan. Yang paling sering adalah perubahan nama karena penambahan nama marga.

Perubahan nama perlu sidang pengadilan

Perubahan nama yang dilakukan bukan karena kesalahan tulisan pada dokumen tidak bisa langsung dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Misalnya, seseorang bernama Afif ingin mengganti nama menjadi Maman, maka sebelum ke Dinas Dukcapil, yang bersangkutan wajib melakukan sidang di pengadilan lebih dulu.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

"Pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk," bunyi pasal tersebut.

Setelah melewati sidang, warga akan menerima salinan penetapan pengadilan negeri yang diperlukan untuk mengajukan perubahan nama di kantor Dukcapil.

Berikut ini syarat mengajukan penetapan pengadilan terkait pergantian nama:

- Surat permohonan dengan tanda tangan di atas materai
- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi KK
- Fotokopi Akta Kelahiran
- Fotokopi Akta Perkawinan atau Akta Nikah bagi yang sudah menikah
- Fotokopi surat kenal lahir dari bidan/rumah sakit/lurah atau kepala desa
- Fotokopi surat keterangan dari kantor kelurahan/desa tentang permohonan ganti nama/perbaikan akte lahir. Untuk yang dewasa, disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- Fotokopi surat-surat penting lainnya yang berhubungan, seperti ijazah, paspor, sertifikat, polis asuransi, dan lain-lain.

Jika persyaratan sudah lengkap, persidangan akan dipimpin oleh hakim tunggal dengan pihak yang akan mengganti nama dapat mengajukan saksi minimal dua orang.