Kalbar Masuk Prioritas Karhutla, BNPB Apresiasi Respons Cepat di Lapangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui strategi pencegahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla secara daring bersama Menteri Kehutanan RI dan BNPB, yang juga turut di dampingi Kepala BPBD Kalbar, Ansfridus Juliardi Andjioe, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar , Adi Yani, di Ruang Data Analityc Room, pada Senin 28 Juli 2025.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, serta diikuti jajaran BMKG, Forkopimda Kalbar, kepala daerah, dan perwakilan dari enam provinsi terdampak karhutla lainnya.

Dalam Rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menegaskan bahwa Kalbar menjadi salah satu provinsi prioritas dalam penanganan karhutla tahun ini, bersama Kalteng dan Kalsel.

Meski demikian, Kalbar dinilai telah menunjukkan respon cepat dan tanggap melalui operasi di lapangan.

“Kami berharap koordinasi langsung di lapangan bersama Kementerian Kehutanan dan Pemprov Kalbar bisa segera dilakukan agar penanganan semakin optimal,” ungkap Suharyanto.

Dalam Rakor tersebut, Gubernur Ria Norsan menekankan bahwa pendekatan pengendalian karhutla di Kalbar saat ini lebih mengutamakan pencegahan dini dan penguatan kelembagaan di tingkat daerah hingga desa.

Ia menuturkan, berbagai langkah telah dilakukan sejak awal 2025, termasuk penetapan status siaga darurat bencana asap sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025.

Baca juga: Puslitbang Polri Laksanakan Evaluasi Kendaraan Dinas Operasional di Polresta Pontianak

“Pemerintah Provinsi Kalbar bersama seluruh pihak terkait terus berupaya maksimal. Strategi utama kami adalah mengedepankan pencegahan dan memperkuat kelembagaan pengendalian karhutla. Ini mencakup patroli gabungan lintas sektor, penyuluhan, hingga penggunaan teknologi untuk monitoring titik api,” ujarnya.

Dalam paparannya, Ria Norsan menyebut saat ini terdapat 9 titik api aktif yang sedang ditangani secara intensif.

Sebelumnya, Kalbar sempat mencatat 112 titik panas, namun tidak semuanya berkembang menjadi kebakaran signifikan.

Titik api yang terverifikasi di antaranya berada di Kabupaten Sambas, Sintang, dan Kubu Raya.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor, termasuk BPBD, TNI, Polri, dan partisipasi aktif masyarakat.

Di sisi lain, upaya penegakan hukum juga terus berjalan. Hingga kini, tiga perusahaan telah disegel karena diduga terlibat pembakaran lahan.

“Luas lahan terbakar di Kalbar saat ini mencapai 1.149,02 hektare. Namun secara umum, kondisi masih dapat dikendalikan. Kami juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca di bulan Juli untuk mendukung percepatan pemadaman,” jelasnya.