Debit Air Danau Sebedang Surut, Warga  Sebut Perlu Pengerukan Sedimentasi Berbasis Lingkungan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS -- Debit air Danau Sebedang Kecamatan Sebawi, yang mengering di musim kemarau mendapat sorotan warga Sambas, Kalimantan Barat, Minggu 27 Juli 2025.

Salah satunya diungkapkan Khairul Hakimin bilang, kondisi Danau Sebedang yang surut dikarenakan kemarau panjang dan terjadi pendangkalan pada danau. 

Khairul Hakimin mengatakan, sebagai tokoh masyarakat dirinya meminta pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah.

"Saya menyampaikan saran terbuka kepada Pemerintah Daerah dan PDAM Sambas untuk mengambil langkah antisipatif yang sesuai hukum dan memperhatikan kelestarian lingkungan," ujar Hakikin, yang juga pemerhati lingkungan dan kebijakan publik di Sambas.

Menurutnya, perlu dilakukan pengerukan untuk mengangkat material sedimentasi di dasar Danau Sebedang dengan memperhatikan ekosistem lingkungan.

“Kami menyarankan agar PDAM Sambas mempertimbangkan upaya pengerukan atau pengangkatan sedimen di Danau Sebedang secara terbuka, legal, dan berbasis perlindungan lingkungan,” ujarnya.

Dia bilang pengerukan secara terukur dapat menjadi salah satu langkah teknis untuk menjaga kapasitas tampung danau sebagai sumber air baku, terutama menjelang puncak musim kemarau.

"Namun, ditekankan setiap kegiatan seperti ini seharusnya didahului dengan izin yang sah serta dokumentasi lingkungan yang lengkap, guna mencegah risiko kerusakan ekosistem," katanya.

 

• Kisah Petani Mensere, Sebut Masih Diterpa Kendala Kemarau Panjang

 

Dia menjelaskan, dasar hukum yang menjadi rujukan saran yakni UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 

Danau termasuk sumber daya air yang dikuasai negara, dan penggunaannya wajib mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

"Kedua UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan yang berpotensi berdampak penting terhadap lingkungan, seperti pengerukan, wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL," katanya.

Lanjut dia, merujuk peraturan pemerintah PP nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pemanfaatan danau untuk kegiatan teknis harus melalui prosedur perizinan dan mempertimbangkan rehabilitasi serta pelestarian.