Isu Transmigrasi ke Kalbar, Herzaky Sebut Fokus Pemerintah Revitalisasi Kawasan yang Sudah Ada

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Isu rencana transmigrasi ke Kalimantan Barat (Kalbar) memicu penolakan dari sejumlah ormas dan kelompok pemuda di Kalbar. 

Menanggapi polemik tersebut, Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa hingga kini belum ada rencana resmi pemindahan penduduk dari luar Kalbar. 

Pemerintah justru fokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada agar tetap layak huni dan berkelanjutan.

“Belum ada. Saya belum dengar adanya rencana transmigrasi atau pemindahan penduduk dari luar Kalbar ke Kalbar. Arahan Presiden Prabowo adalah melakukan revitalisasi terhadap kawasan transmigrasi yang sudah ada, agar tetap layak huni, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Herzaky kepada awak media,  Kamis 24 Juli 2025.

Putra asal Kalbar itu bahkan balik bertanya, siapa pihak yang pertama kali menggulirkan isu tersebut, dan meminta semua pihak agar menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. 

Pasalnya bisa membuat kesalahpahaman di masyarakat yang dapat memicu keresahan atau spekulasi tidak berdasar.

• Sekjen MADN Apresiasi Perjuangan Lasarus dan Masyarakat Tolak Transmigrasi

Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, Program Transmigrasi harus berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah. 

Tidak ada penempatan transmigran baru dari luar Kalimantan Barat karena belum ada permintaan dari pemerintah daerah setempat untuk Trans Karya Nusa atau pun Transmigrasi Lokal.

“Dari mana isunya? Siapa yang membawa isu itu, tolong dijelaskan. Kasihan masyarakat yang jadi korban. Jangan menyebarkan berita tidak benar, hoaks, demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.

Herzaky menjelaskan bahwa Kementerian Transmigrasi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saat ini fokus pada peningkatan kualitas kawasan transmigrasi, bukan pada penambahan jumlah penduduk yang ditempatkan. 

Hal ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat Kalimantan Barat yang ingin pembangunan lebih mengutamakan warga lokal dan sekitar.

Kebijakan tersebut sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan transmigrasi nasional yang kini mengutamakan transformasi kawasan sebagai prioritas utama. 

Fokusnya bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan membangun pusat kehidupan yang tangguh dan mandiri.

Prinsip kolaborasi dengan tokoh adat, pemuda, dan simpul sosial menjadi dasar pendekatan baru transmigrasi

Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalimantan Barat difokuskan pada tiga hal utama, pertama ialah rehabilitasi sarana dan prasarana, seperti perbaikan jalan lingkungan, penyediaan fasilitas air bersih, sekolah, dan pos kesehatan.