ALASAN Komunitas Driver Grab Mobil Kalbar Dukung Kebijakan Pemerintah Tentang Skema Komisi 20 Persen

Selain itu, mereka juga mengingatkan bahwa keberlangsungan aplikator turut menjadi jaminan bagi kelangsungan nafkah ribuan pengemudi di seluruh Indonesia. Jika perusahaan terganggu operasionalnya, maka dampak paling awal dan paling nyata akan dirasakan langsung oleh driver.

“Kalau aplikator sehat, kami juga bisa tetap bekerja. Kalau sistemnya kuat, kami tidak perlu khawatir esok hari. Tapi kalau sistem ini dirusak karena ambisi politik atau kepentingan sesaat, maka kami yang akan kehilangan mata pencaharian,” ujar Indra.

Baik Nyongkoy Line Community maupun WOC Community berharap agar pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, berhati-hati dalam menyikapi isu perubahan skema komisi. Mereka meminta agar suara driver aktif menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.

• 6 Peristiwa Terpopuler Kalbar! Viral Mahasiswa IAIN Pontianak Meninggal hingga Tugu Naruto Melawi

“Kami hanya ingin tenang bekerja. Kami tidak butuh keputusan yang gegabah. Kami butuh ekosistem yang seimbang, stabil, dan terus berkembang. Komisi 20 persen adalah bagian dari sistem itu, dan kami mendukungnya tetap dipertahankan,” tutup pernyataan bersama dari kedua komunitas. 

Dengan dukungan ini, komunitas driver Grab mobil Kalimantan Barat menambah panjang daftar daerah yang menyuarakan sikap serupa mempertahankan komisi 20 persen demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. 

Oleh karenanya, komunitas-komunitas ini memutuskan untuk tidak turun ke jalan 21 Juli 2025 nanti yang diinisiasi oleh Garda, karena tidak sepaham dengan hati nurani mereka. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!