Peran Strategis Multiusaha Kehutanan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Ketapang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama PT Mopakha dan sejumlah pemangku kepentingan dari sektor kehutanan, akademisi, dan organisasi masyarakat menggelar Seminar Panel MPK I tahun 2025 dengan tema “Peran Multiusaha Kehutanan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Ketapang” bertempat di Ruang Cemara, Hotel Borneo Ketapang, Rabu (16/07/2025).

Acara yang dibuka secara resmi oleh Staf Ahli bidang Ekonomi,Keuangan dan Pembangunan, Maryadi Asmu’ie yang mewakili Bupati Ketapang menyoroti pentingnya pendekatan multiusaha dalam pengelolaan hutan, sebagai solusi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melestarikan lingkungan, dan memperkuat peran masyarakat adat.

"Multiusaha kehutanan bukan sekadar konsep teknis, melainkan instrumen penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal," ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Ketapang.

Seminar ini menghadirkan beragam pembicara dari berbagai sektor, di antaranya Direktur Utama PT Mopaka, Syamsul Budiman, akademisi dari IPB University dan Universitas Tanjungpura, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Hadir pula NGO lokal seperti Yayasan Palung dan Yayasan Webe.

Baca juga: Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir Hadiri HLM dan Capacity Building ETPD

Para narasumber membahas berbagai tantangan dan potensi pengelolaan hutan di Ketapang, termasuk implementasi multiusaha kehutanan, jasa lingkungan, pengembangan ekowisata, hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam model kemitraan hutan.

Selain itu, dalam sambutan tertulis Bupati Ketapang, Staf Ahli menyatakan bahwa wilayah Ketapang memiliki karakteristik alam yang khas serta potensi sumber daya hutan yang besar, sehingga sangat relevan untuk menjadi pilot project pendekatan multiusaha kehutanan. (*)