Perubahan APBD 2025, Ketua DPRD Kota Pontianak Tegaskan Program Visi Misi Wali Kota Tidak Dipangkas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menyatakan bahwa pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 akan segera masuk ke tahap pembahasan di Badan Anggaran DPRD. 

Menurutnya, proses ini masih bersifat dinamis dan akan diperinci lebih lanjut bersama tim anggaran eksekutif dan legislatif.

"Ini perubahan tahun anggaran 2025 yang baru pembahasan tingkat WPPS ya. Artinya akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak," ujar Satarudin kepada tribunpontianak.co.id, Senin 23 Juni 2025.

Ia menegaskan bahwa tidak ada program yang akan dipotong dalam perubahan anggaran tersebut. 

Program-program yang ada merupakan program padat karya yang menyerap tenaga kerja, dan menjadi bagian dari visi dan misi Wali Kota Pontianak.

"Tidak mungkin lah program visi misi wali kota harus kita potong, itu janji politik beliau. Tentu harus diwujudkan di perubahan ini sampai lima tahun ke depan," tegasnya.

Satarudin juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih cermat dalam perencanaan anggaran, terutama untuk mendorong percepatan serapan di awal tahun anggaran.

"Kalau bisa di awal itu sudah jalan, supaya tingkat pengangguran bisa kita tekan di Pontianak ini. Karena kalau proyek-proyek itu sudah jalan, nanti kan bisa mempengaruhi peluang kerja," katanya.

Baca juga: Pemkot Tata Ulang Pontianak Barat, Program Infrastruktur Disesuaikan

Ia juga mengingatkan agar proses lelang proyek tidak dilakukan mendekati akhir tahun karena berisiko terganggu oleh faktor cuaca.

"Makanya selalu kami bilang ke OPD teknis, kalau bisa segera dilelang. Jangan sampai serapan anggarannya di bawah 20 persen, Kalau tidak terserap, artinya ada keterlambatan dari dinas terkait untuk melelang proyek-proyek. Harusnya cepat, supaya tidak kejar-kejaran waktu," tambahnya. 

Menurutnya, faktor cuaca seperti hujan dan air pasang harus diantisipasi sejak awal karena bisa menghambat pelaksanaan proyek. 

Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sudah dialokasikan.

"Silpa itu kan sudah berhadapan, 30 lebih miliar itu sudah ada pasarnya. Seperti BOK, BOK Reknas, dan BOK Kesehatan, itu sudah tidak bisa diganggu lagi," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!