Lantik Ketua & Pengurus IKA Undip Kalbar, Menteri P2MI Apresiasi Program Menyasar Pekerja Migran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengapresiasi program kerja Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) Kalimantan Barat yang menyasar Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal itu disampaikannya saat melantik Ketua dan Pengurus IKA Undip Kalbar periode 2025–2030 yang kembali dipimpin oleh Prof Garuda Wiko.

Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Lantai 2 Rektorat Universitas Tanjungpura (Untan), Minggu, 22 Juni 2025. Acara turut dihadiri Sekda Kalbar Harisson dan sejumlah stakeholder terkait.

Salah satu program unggulan IKA Undip Kalbar yang mendapat perhatian khusus adalah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Mengajar di Perbatasan.

Program ini menyasar anak-anak PMI yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Menteri Karding, pelibatan masyarakat dan stakeholder seperti alumni perguruan tinggi dalam edukasi dan pemberdayaan pekerja migran merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola migrasi yang aman dan terstruktur.

“Saya sangat mengapresiasi alumni Undip Kalbar yang memiliki potensi luar biasa dan program yang konkret. Saya juga ingin para alumni ikut  mengedukasi masyarakat soal migrasi prosedural, dan juga membantu meningkatkan keterampilan para migran. Terlebih di Kalbar ini banyak jalur perbatasan yang rawan jalur non-prosedural,” ujar Karding.

• Gubernur Kalbar Dampingi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kunjungi SMK SMTI Pontianak

Ia juga mendorong alumni untuk membuka ruang peningkatan kapasitas, seperti pelatihan keterampilan atau kesempatan melanjutkan pendidikan bagi para migran maupun anak-anak mereka.

“Saya berharap tak hanya alumni Undip, tapi seluruh perhimpunan alumni perguruan tinggi ikut mengambil peran signifikan dalam mendukung migrasi aman dan produktif,” tambahnya.

Karding juga menyinggung sejumlah persoalan mendesak, termasuk kasus anak-anak PMI yang lahir di luar negeri namun tidak diakui secara administratif oleh negara.

“Mereka diusir dari negara tempat bekerja orang tuanya, lalu saat pulang ke Indonesia juga tidak memiliki dokumen kependudukan. Ini yang akan kita selesaikan. Kita akan bantu urus KTP, KK, dan bantu mereka untuk kembali bekerja secara prosedural atau membuka usaha jika tak ingin migrasi lagi,” tutupnya.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!