Jalur Mutasi Tak Berfungsi, Anak ASN Pindahan Gagal Masuk Sekolah Negeri di Purbalingga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru pindah tugas ke Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, menghadapi kendala serius saat ingin memindahkan sekolah anaknya. 

Dua sekolah negeri di Kecamatan Pengadegan menolak permohonan karena alasan kuota penuh dan keterbatasan sistem Dapodik. 

Padahal, dalam mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tersedia jalur mutasi kerja orang tua yang semestinya bisa diakses oleh ASN berpindah tugas. 

ASN tersebut mengaku kecewa dan mempertanyakan mengapa jalur mutasi tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. 

Ia sudah meminta solusi ke sekolah dan Dinas Pendidikan, namun justru diarahkan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. 

"Bagaimana nasib pendidikan anak saya kalau sekolah negeri tidak menerima?" keluhnya. 

Kasus ini menyoroti konflik antara mobilitas kerja ASN dengan sistem pendidikan yang belum cukup adaptif terhadap realita di lapangan.

[Cek Berita dan informasi berita viral KLIK DISINI]

Jalur Mutasi ASN: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Anak Ditolak Dua Sekolah Negeri di Pengadegan

ASN tersebut menyampaikan bahwa dua sekolah negeri yang ia datangi SMP Negeri 1 Pengadegan dan SMP Negeri 2 Pengadegan menolak permintaan pindah sekolah anaknya. 

Penolakan itu didasarkan pada alasan klasik: kuota sudah penuh dan data Dapodik siswa tidak bisa dimodifikasi.

"Dua sekolah sudah saya datangi, SMP N 1 Pengadegan dan SMP 2 Pengadegan, dan dua sekolah itu menolak anak saya," tulisnya dalam laporan yang dikutip dari Tribun Banyumas, Rabu (18/6/2025).

Apa Fungsi Jalur Mutasi Jika Tak Bisa Dipakai?

Dalam sistem PPDB, jalur mutasi kerja orang tua sejatinya dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan keluarga ASN atau pekerja yang mengalami perpindahan tugas. 

Namun, ASN tersebut heran karena jalur tersebut seolah tidak dapat digunakan dalam praktik.

"Padahal di jalur penerimaan siswa baru masih ada jalur mutasi kerja ortu, tetapi mengapa tidak bisa digunakan?" tanyanya dengan nada kecewa.

Upaya Komunikasi Tak Berbuah Hasil

ASN itu mengaku telah berupaya mencari solusi dengan bertanya langsung ke pihak sekolah. Namun, jawaban yang diterima tak memberikan kepastian.

"Bagaimana dengan nasib pendidikan anak saya?" keluhnya, menggambarkan kegelisahan yang ia rasakan akibat situasi ini.

Mengapa Sekolah Negeri Menolak Siswa Mutasi?

Penjelasan Dindikbud Purbalingga: Terkendala Daya Tampung dan Dapodik

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purbalingga akhirnya memberikan penjelasan. 

Menurut mereka, penolakan dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena sistem yang membatasi fleksibilitas sekolah dalam menerima siswa baru di luar jalur reguler.

"Jika dipaksakan menerima siswa pindahan melebihi kapasitas, maka data siswa tidak bisa dimasukkan dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan)," jelas perwakilan Dindikbud melalui akun resmi mereka.

Lebih jauh dijelaskan bahwa jika siswa tidak terdata di Dapodik, maka konsekuensinya sangat serius: siswa tidak akan bisa mendapatkan e-ijazah saat lulus.

"Hal demikian akan mengakibatkan sekolah tidak dapat menerbitkan e-ijazah pada saat siswa lulus dari sekolah tersebut," tambahnya.

Imbas Sistem Kaku Terhadap Mobilitas ASN

Kebijakan yang kaku ini memicu pertanyaan lebih luas tentang perlindungan hak pendidikan anak ASN yang berpindah tugas secara resmi. 

Jalur mutasi yang seharusnya menjadi solusi justru tak bisa diakses karena kendala administratif dan sistem digital yang tertutup.

Apa Solusi yang Ditawarkan Pemerintah Daerah?

Sekolah Swasta Jadi Alternatif, Tapi Apakah Adil?

Dindikbud Purbalingga menyarankan agar orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta jika sekolah negeri tidak bisa menerima.

"Kami menyarankan kepada orang tua/wali murid bahwa memindahkan putra/putrinya tidak harus ke sekolah negeri. Sekolah swasta juga bisa menjadi alternatif. Yang penting bahwa anak-anak harus tetap bersekolah," ujar admin Dindikbud.

Namun, pernyataan ini justru menimbulkan kegelisahan baru. 

Biaya pendidikan di sekolah swasta tidaklah murah, dan bagi ASN yang harus pindah secara mendadak, hal ini bisa menjadi beban finansial tambahan yang tidak ringan.

Bagaimana Seharusnya Regulasi Mendukung Mobilitas ASN?

Ketimpangan Antara Regulasi dan Realita

Kisah ini menyoroti adanya ketimpangan antara regulasi pendidikan dan realitas mobilitas kerja ASN. 

Di satu sisi, pemerintah membuka jalur mutasi dalam PPDB sebagai bentuk dukungan terhadap pegawai yang berpindah tugas. 

Namun di sisi lain, implementasi di tingkat sekolah justru tidak memberikan ruang bagi siswa mutasi untuk diterima.

Perlukah Revisi Sistem PPDB dan Dapodik?

Muncul desakan agar pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi kembali sistem PPDB dan integrasinya dengan Dapodik. 

Perlu ada mekanisme darurat atau kebijakan fleksibel bagi siswa mutasi agar tidak terhambat hanya karena sistem yang tidak adaptif.

Kasus ini menjadi cermin tantangan nyata yang dihadapi ASN saat berpindah tugas, khususnya dalam memastikan kelanjutan pendidikan anak. 

Perlindungan terhadap hak anak untuk mengakses pendidikan negeri perlu diperkuat melalui regulasi yang tidak hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan di lapangan.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Baru Mutasi, ASN Kecewa Anak Malah Tak Bisa Sekolah Negeri, Ngadu ke Dinas Suruh Daftar Swasta Saja

• Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
• Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!