Penopang Informasi Berkualitas, AMSI Kalbar Komitmen sebagai Mitra Strategis Pemerintah dan Swasta

Lawan Hoaks dengan Etika Jurnalistik

Pergantian kepemimpinan di tubuh AMSI Kalbar juga menjadi momentum penting. Muhlis Suhaeri yang terpilih sebagai Ketua AMSI Kalbar periode 2025–2029 datang dengan visi jelas: membangun ekosistem informasi sehat dan beretika di tengah banjirnya hoaks dan disinformasi.

“Kalbar dibanjiri berbagai informasi yang begitu masif namun tidak lebih baik justru menyebarkan hoax atau disinformasi,” kata Muhlis Suhaeri dengan nada prihatin.

Baginya, tantangan terbesar media saat ini bukan hanya soal rating atau klik, tetapi soal tanggung jawab moral. 

Di tengah situasi di mana opini seringkali disamarkan sebagai fakta, dan fakta dimanipulasi menjadi propaganda, maka kembali ke prinsip jurnalistik yang benar menjadi sebuah keniscayaan.

Karenanya, AMSI Kalbar menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga standar etika jurnalistik yang tinggi. 

Semua anggota wajib mematuhi kode etik pers, melakukan verifikasi berlapis, serta menyajikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, Muhlis Suhari juga menyadari bahwa idealisme saja tak cukup. “Selain produk jurnalistik, AMSI juga melakukan pembinaan terhadap anggotanya agar bisa menjalankan bisnis medianya dengan baik”. 

Ini adalah langkah strategis yang membuktikan bahwa AMSI tak hanya peduli pada isu-isu redaksi, tetapi juga pada kelangsungan hidup institusi media itu sendiri.

• AMSI Perkuat Jurnalisme Berbasis Fakta di Tengah Isu Sawit dan Tambang Kalbar

Kunci Keberhasilan Era Digital

Salah satu pesan terpenting yang tersirat dari pernyataan para tokoh AMSI adalah perlunya sinergi antara media, pemerintah, dan sektor swasta. 

Tanpa kolaborasi yang kuat, maka upaya membangun ekosistem informasi yang sehat akan sulit tercapai.

Pemerintah daerah, lanjut Upi, memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan regulasi, insentif bisnis, hingga akses informasi yang transparan. 

Sementara sektor swasta bisa menjadi mitra dalam pengembangan teknologi, inovasi konten, serta sumber daya manusia.

“Media bukan musuh pemerintah, dan pemerintah bukan ancaman bagi media. Keduanya harus saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mengkritik secara konstruktif,” Muhlis Suhaeri menjelaskan.