PMKRI Pontianak Audiensi Bersama Wagub Kalbar Bahas Isu Strategis Persoalan Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pontianak. 

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi dan komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat akar rumput di Kalimantan Barat.

Dalam audiensi tersebut, PMKRI Cabang Pontianak menyampaikan sejumlah isu strategis, di antaranya:

1. Perampasan tanah dan wilayah adat yang terus terjadi dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.
2. Krisis lingkungan dan banjir yang semakin parah akibat lemahnya pengawasan terhadap industri ekstraktif.
3. Kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri, yang masih kurang mendapat perhatian.
4. Kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil, yang memperlebar jurang ketimpangan pembangunan.

Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan keberanian PMKRI dalam menyuarakan kepentingan rakyat kecil.

Ia mengingatkan bahwa mahasiswa Katolik hendaknya hidup berdasarkan nilai-nilai ajaran Kristiani: cinta kasih, menjauhi iri hati, dengki, dan sikap intoleran. 

Selain itu, beliau mendorong mahasiswa untuk tetap percaya diri, karena setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam membangun bangsa.

Beliau juga menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi Kalimantan Barat, yang selama ini lebih sering menjadi objek eksploitasi kekayaan alam tanpa memperhatikan keberlanjutan dan hak-hak masyarakat lokal. 

Pemerintah Provinsi, lanjutnya, saat ini tengah mendorong revisi tata ruang wilayah sebagai upaya melindungi hak masyarakat, khususnya masyarakat adat, dari tekanan industri dan pembangunan yang tidak berkeadilan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Presidium PMKRI Cabang Pontianak terpilih, Joshierai Omutn P.G., menyampaikan bahwa PMKRI sebagai organisasi kemahasiswaan yang berpihak pada kaum tertindas siap membangun kolaborasi kritis bersama pemerintah.

“Sebagai organisasi kemahasiswaan yang menjadi penyambung lidah rakyat, tentu kami siap bersinergi dan menjadi mitra kritis bagi pemerintah, terutama dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat, lingkungan hidup, dan akses pendidikan yang layak di wilayah terpencil,” ujar Joshierai.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama nyata antara organisasi mahasiswa dan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.

(*/)

• Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
• Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!