Refleksi Hari Pancasila, Mahasiswa Pontianak Tuntut Negara Kembali ke Jalan Keadilan Sosial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam momentum Hari Lahir Pancasila, sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kalimantan Barat yang tergabung dalam aliansi GMKI, GMNI, HIMAKATRA, dan HMI menggelar Dialog Interaktif bertajuk “Refleksi Pancasila antara Idealisme dan Realita”, yang berlangsung di Tokam Gajah Mada, Minggu 1 Juni 2025, sore.

Dalam kegiatan ini turut hadir empat ketua komisariat dari organisasi kemahasiswaan lintas kampus di Pontianak, yaitu Irvan Surya (GMKI Komisariat UNOSO), Syarif Falmu (HIMAKATRA Pontianak), Roland Alfa Diapriel (GMNIKomisariat UNOSO), dan Joko Pratama (HMI Komisariat Insan Cita). 

Dalam forum itu, para mahasiswa sepakat bahwa Pancasila hari ini berada dalam persimpangan jalan: antara idealisme yang diagungkan dan realita yang menyakitkan dan bahkan Pancasila merupakan suatu angan – angan.

“Kalau kita bicara Keadilan Sosial, maka kita harus jujur: akses pendidikan di Indonesia masih timpang. Anak-anak di desa tertinggal tak punya fasilitas belajar yang layak. Ini bukan hanya soal pembangunan, tapi soal keadilan yang dijanjikan Pancasila,” ujar Ketua GMNI Komisariat UNOSO, Roland Alfa Diapriel.

Sementara itu, Syarif Falmu selaku Ketua HIMAKTARA Pontianak menyoroti lemahnya pengamalan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan.

“Kita masih melihat diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik secara agama maupun etnis. Negara tidak boleh tinggal diam. Ketuhanan dan Kemanusiaan bukan hanya simbol, tapi nilai yang harus ditegakkan,” tegasnya.

Sebagai hasil dari dialog kritis ini, peserta menyepakati beberapa tuntutan moral dan intelektual kepada pemerintah dan pemangku kebijakan, yaitu:

Baca juga: Wali Kota Edi Kamtono Ajak ASN Pemkot Pontianak Wujudkan Nilai Pancasila Lewat Pelayanan Publik

1. Menindak tegas segala bentuk intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama, etnis, maupun kepercayaan minoritas yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pancasila.

2. Menghentikan praktik kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat negara dalam menangani aksi demonstrasi dan kebebasan berpendapat rakyat. 

3. Menegakkan hukum secara adil dan merata, tanpa pandang bulu terhadap pejabat maupun masyarakat biasa.

4. Menghapus kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti UU Cipta Kerja yang merugikan kaum pekerja dan rakyat kecil.

5. Mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan serta jaminan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal. 

6. Memperkuat pendidikan Pancasila yang kritis dan aplikatif, bukan sekadar hafalan, sebagai bentuk penguatan ideologi kebangsaan bagi generasi muda.

Di sisi lain, Ketua HMI Insan Komisariat Cita Joko Pratama, menegaskan bahwa Pancasila harus dibumikan, bukan dimitoskan.

“Pancasila bukan mantra kosong. Kita perlu membumikan nilai-nilainya lewat kebijakan yang pro-rakyat dan berpihak pada yang tertindas. Itulah tugas sejarah generasi kita,” ujarnya.