Pemprov Kalbar Luncurkan Payroll System Zakat ASN, BAZNAS Catat Pengumpulan Rp 2,8 Miliar di 2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalbar secara resmi meluncurkan Payroll System Zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam di lingkungan Pemprov Kalbar, Selasa 27 Mei 2025.

Ketua BAZNAS Kalbar, Uray Muhammad Amin, dalam laporannya menyampaikan total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kalbar sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar Rp2,897 miliar.

“Ini merupakan capaian yang cukup besar, salah satunya berasal dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Provinsi Kalbar sebesar Rp162 juta, disusul UPZ Baitul Mal Indonesia Rp155 juta, Bank Kalbar Rp150 juta, UPZ RSUD dr. Soedarso Rp145 juta, dan Masjid Raya Mujahidin Rp116 juta,” ungkapnya di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. 

Peluncuran sistem pemotongan zakat secara otomatis dari gaji ASN ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengumpulan zakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Uray Muhammad Amin juga menyampaikan bahwa Kalbar akan menjadi provinsi keempat yang menerapkan sistem ini setelah Jawa Tengah, Bangka Belitung, dan Riau.

• Zulfydar Zaidar Dukung Inovasi Samsat Go Kecamatan di Kalbar Jemput Bola Tingkatkan Pelayanan Publik

“Saat ini, baru tiga provinsi yang menerapkan payroll system zakat. Insyaallah Kalimantan Barat akan menjadi yang keempat,” ujarnya.

Dalam implementasinya, BAZNAS juga telah menyiapkan formulir pernyataan kesediaan dan ketidaksediaan bagi ASN Muslim. Selain itu, terdapat 37 UPZ aktif di Kalbar namun masih ada 29 UPZ dari instansi vertikal, BUMN, BUMD, TNI, POLDA, perbankan, hingga sektor swasta yang belum teradministrasi.

BAZNAS juga menyoroti peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data per Mei 2025, dari total 353.350 jiwa warga miskin di Kalbar (data 2023), BAZNAS menargetkan mengambil peran sebesar 1 persen atau sekitar 3.534 jiwa. Dari jumlah tersebut, 60 persen merupakan warga Muslim.

“Pengentasan kemiskinan sekarang baru 2.120 jiwa, total distribusi sebesar Rp4,8 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, bila sistem pengumpulan zakat dapat dimaksimalkan maka pengentasan kemiskinan hingga 60 persen bisa dicapai tanpa membebani anggaran pemerintah terlebih dalam masa efisiensi belanja negara. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!