Bupati Sambas Satono Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-29
Satono menambahkan, otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan akuntabel.
|
Penulis: Imam Maksum | Editor: Jamadin
Diskominfo Sambas.
OTONOMI DAERAH - Bupati Satono ketika membacakan amanat ketika memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 tahun 2025 di halaman Kantor Bupati Sambas Jumat 25 April 2025. Upacara Otoda ke-29 berlangsung khidmat ini diikuti oleh Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, jajaran Forkompimda, Asisten dan Staf Ahli.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS -Bupati Sambas Satono memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 tahun 2025 di halaman Kantor Bupati Sambas Jumat 25 April 2025.
Upacara peringatan Otoda ke-29 berlangsung khidmat ini diikuti oleh Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, jajaran Forkompimda, Asisten dan Staf Ahli, pimpinan perangkat daerah, camat, dan peserta upacara dari kalangan ASN.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sambas membacakan sambutan resmi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.
Satono menyebutkan, peringatan Hari Otoda tahun ini menegaskan pentingnya membangun kerja sama dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan Indonesia yang maju dan berdaulat.
“Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari sisi wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga karena keragaman budaya dan sumber daya alamnya. Namun semua itu tidak berarti jika tidak ada sinergi dan kolaborasi yang solid,” tegas Bupati Satono.
Satono menambahkan, otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan akuntabel.
"Pemerintah daerah dituntut tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai mitra aktif yang mampu merancang program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing," tuturnya.
Ia juga menyebutkan, delapan poin penting sebagai arah kebijakan strategis nasional di antaranya mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pemerintahan bersih dan melayani, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
"Hal ini menjadi panduan bagi seluruh kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat," katanya.
Selain itu, imbuh dia, reformasi birokrasi dan penegakan hukum menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat demi menciptakan pemerintahan yang transparan dan responsif.
"Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan serta kemitraan dengan institusi pendidikan," terangnya.
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Berita Terkait
Baca Juga
Wabup Heroaldi Ikuti Rakernas Seminar JKPI di Yogja, Ajak Lestarikan Budaya |
![]() |
---|
Inspektorat Sambas Edukasi Pengendara Waspada Bahaya Korupsi |
![]() |
---|
Pengurus Forum Anak Daerah Sambas Dilantik, Yunisa Sebut Ujung Tombak Masa Depan |
![]() |
---|
Pangan Jadi Produksi Rumahan Keripik, UMKM Sabung Lawan Keterbatasan Alat |
![]() |
---|
UMKM HW Trans Berkah Literasi Hasilkan 30 Produk Olahan Pangan Desa Sabung |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.