Tekan Risiko Kematian Ibu dan Bayi, Pemerintah Hadirkan Program Jaminan Persalinan Lewat BPJS Kes

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB) masih menjadi tantangan serius dalam dunia kesehatan di Indonesia. 

Untuk menekan kedua angka tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kini menghadirkan Program Jaminan Persalinan, yang menjadi bagian dari layanan BPJS Kesehatan.

Biaya melahirkan dan perawatan pascapersalinan sering kali menjadi beban besar bagi keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. 

Tak hanya itu, akses layanan kesehatan yang belum merata juga menambah risiko terjadinya komplikasi saat proses persalinan.

Melalui program ini, BPJS Kesehatan menanggung seluruh biaya persalinan, termasuk pemeriksaan selama kehamilan dan perawatan ibu setelah melahirkan. 

Ini menjadi kabar baik bagi para calon orang tua, karena mereka dapat fokus pada proses kehamilan dan kelahiran tanpa harus dibayangi kekhawatiran soal biaya.

Agar bisa memanfaatkan layanan ini, pastikan kamu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jika belum, kamu bisa mendaftar dengan mudah melalui kantor layanan BPJS terdekat atau secara daring lewat website resmi BPJS Kesehatan.

• BREAKING NEWS - Kabid Keperawatan RSJ Disiram Air Keras oleh Empat Orang Misterius di Singkawang

Syarat Melahirkan Dengan BPJS Kesehatan

KTP asli dan fotokopi
Identitas diri sangat penting dalam proses ini, jadi pastikan KTP kamu dalam kondisi baik dan memiliki fotokopi yang diperlukan.

Kartu BPJS asli dan fotokopi
Pastikan kartu BPJS kamu telah terdaftar dan masih berlaku. Fotokopi kartu ini juga diperlukan.

Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi
Kartu Keluarga adalah bukti hubungan keluarga yang perlu disertakan.

Surat rujukan dari faskes 1
Surat rujukan ini penting untuk mengarahkan kamu ke tempat persalinan yang sesuai dengan program BPJS Kesehatan.

Buku kesehatan atau pemeriksaan ibu dan bayi
Pastikan semua riwayat pemeriksaan selama kehamilan tercatat dengan baik.

Dalam kondisi darurat (Emergency), Pasien tidak membutuhkan surat rujukan, diantaranya terjadinya pendarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, serta kondisi lainnya yang mengancam jiwa ibu dan bayinya.

• Kehidupan dan Warisan Sosial Paus Fransiskus, Tekankan Kesederhanaan dan Sumbangkan Asetnya Rp 269 M

Cara Alur Melahirkan Dengan BPJS Kesehatan