Gigitan Hewan Penular Rabies di Sintang Capai 120 Kasus, Stok Vaksin Sisa 50 Vial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Stok Vaksin  untuk antisipasi kasus gigitan Hewan  Penular Rabies (HPR) di Bidan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang tersisa 50 vial.

Dosis ini, hanya cukup untuk memvaksin sekitar 500 ekor Hewan Penular Rabies.

Dosis vaksin sisa tahun 2024 ini akan mulai disuntikkan ke anjing yang berada di 4 desa di Kecamatan Kelam Permai, usai terjadi kasus gigitan dan terkonfirmasi positif rabies berdasarkan uji laboratorium.

"Untuk kepala anjing 3 sampel kita kirim ke provinsi itu hasilnya positif. Yang positif Kasusnya di kecamatan Ketungau Tengah, Kelam dan Sintang," ungkap Eka Daliana, Kepala Bidan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Senin 14 April 2025.

Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) meningkat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tercatat sudah terjadi 120 kali kasus gigitan. Paling banyak terjadi pada bulan Maret, sebanyak 41 kasus.

"Semua kecamatan ada kasus gigitan. Kondisi terkini gigitan cukup meningkat setiap kecamatan kita sudah mendapatkan laporan," ujar Eka.

• Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Meningkat di Sintang, Dinkes Pastikan Stok VAR Cukup

Eka mengungkapkan, vaksinasi massal terakhir dilakukannya pada tahun 2023 silam saat kasus gigitan mencapai 700 dan 8 orang meninggal dunia.

Persentase cakupan vaksinasi tahun 2023 mencapai 75 persen dari 29 ribu populasi anjing yang ada di Kabupaten sintang. 20 ribu tervaksinasi.

"Tahun 2023 vaksinasi di 14 kecamatan. Tahun 2024 kasusnya berkurang dan tidak kita lakukan vaksinasi. Tahun ini, kala ada dukungan anggaran kita akan lakukan vaksinasi," ujar Eka.

Menurut Eka, pihaknya memerlukan dukungan anggaran untuk pembelian Vaksin dan juga operasional petugas ke lapangan untuk melakukan vaksinasi.

"Vaksin Kita saat ini masih menggunakan sisa tahun 2024. Penetapan Status kalau KLB Rabies itu ada korban meninggal. Kalau seandainya menunggu status KLB kayaknya berat juga kita untuk melakukan kegiatan vaksinasi ke lapangan. Karena anggaran ini juga terkena efisiensi. Anggaran yang ada untuk beli vaksin dan operasional. Kita akan melapor ke  bupati  bagaimana solusinya," ujar Eka. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!