Pekerjaan di APBD Perubahan 2024 Belum Dibayar, Bupati Perintahkan Inspektorat Lakukan Investigasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si akan melakukan Investigasi untuk menemukan titik awal penyebab terjadinya persoalan pembayaran sejumlah kontraktor atas paket proyek di APBD Perubahan Kabupaten Ketapang 2024 lalu.

"Jika memang menjadi kewajiban Pemda, tentu kita akan bayar sesuai mekanisme yang berlaku," kata Alex, Rabu 19 Maret 2025.

Alex menyebut, kejadian tidak terbayarnya ratusan paket proyek APBD tersebut, terjadi pada akhir tahun anggaran 2024. Saat itu dirinya masih berada di luar sistem pemerintahan.

"Makanya inspektorat perlu untuk melakukan investigasi dulu, supaya tahu masalah yang sebenarnya terjadi. Sambil menunggu hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Ketapang tahun anggaran 2024," jelasnya.

Saat ini, kata Alex, investigasi sedang dilakukan dengan harapan, benang merah terkait kejadian ini, bisa diketahui siapa yang lalai. 

• Wakil Bupati Ketapang Hadiri Peluncuran Nasional Program Kreasi di Jakarta

Kemudian disampaikan ke publik agar mengetahui penyebab sebenarnya agar tidak termakan opini.

"Investigasi akan dilakukan sampai kepada perangkat daerah ditingkat teknis, seperti dinas-dinas terkait yang membidangi termasuk pihak Bank Kalbar. Jika nanti ada terbukti lalai meskipun kejadian ini di pemerintahan sebelumnya, maka tentu akan ada sanksi," tegasnya.

Sebagai Bupati terpilih yang baru dilantik pada akhir Februari 2025 lalu, lanjut Alex, persoalan ini harusnya bisa diselesaikan pada tahun 2024 lalu. 

Namun nyatanya ini menjadi tantangan dari pemerintahan sebelumnya yang harus dirinya selesaikan dengan melakukan langkah-langkah sesuai aturan.

"Kita juga akan minta pendapat dari BPK RI serta pihak terkait lainnya mengenai masalah ini. Jadi kita tunggu hasil investigasi dan audit ini," jelasnya.

Alex menilai, investigasi ini penting dilakukan agar dapat menjadi evaluasi untuk ke depan, terutama saat dirinya memimpin Ketapang. 

Agar tidak ada kejadian serupa terjadi, lantaran diakuinya persoalan seperti ini hanya memberikan dampak negatif bagi daerah.

"Kita memahami apa yang dirasakan oleh para kontraktor ini. Maka dari itu, kita mau persoalan ini selesai secara tuntas agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Apalagi di pemerintahan saya, jadi kita minta untuk menunggu mekanisme yang dilakukan," sambungnya.

Untuk diketahui, dari informasi yang beredar, bahwa proyek APBD-P tahun 2024 yang belum terbayarkan mayoritas berada di Dinas Perkim-LH khususnya di bidang Perkim yang terjadi pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sebelumnya, Martin Rantan dan Farhan.

Ironisnya, beredar kabar bahwa ada oknum kontraktor yang belum terbayarkan mendominasi jumlah paket proyek tersebut. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!