Bupati Ketapang Hadiri Forum GAPKI Borneo ke-8 Tahun 2025

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bupati Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo,S.STP.,M.Si menghadiri Forum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) Borneo ke 8 ditahun 2025 Kalimantan Barat dengan tema “Harmonisasi kemitraan untuk mendukung ketahanan pangan Nasional dan Tata kelola sawit yang kondusif", Jum’at (22/08/2025) bertempat di Hotel Aston Kota Pontianak.

Bupati Kabupaten Ketapang hadir sebagai narasumber menyampaikan pengalamannya dalam menangani konflik lahan yang kompleks di wilayahnya. 

Pada saat paparannya, Bupati mengungkapkan, konflik dapat diselesaikan hanya dalam tujuh hari setelah ia memberi dua pilihan kepada pihak perusahaan, yaitu menyerahkan kasus ke penegak hukum atau melakukan kalkulasi bisnis untuk mencari solusi. 

Menurutnya, banyak persoalan timbul bukan semata karena substansi masalah, melainkan akibat lemahnya komunikasi dan ketidakmampuan para pihak untuk berkomunikasi secara efektif.

Bupati juga menyinggung berbagai persoalan lain yang kerap muncul di sektor perkebunan, seperti sengketa lahan, pengelolaan plasma, koperasi, hingga pencurian kelapa sawit. 

Oleh karena itu, Ia menegaskan bahwa kesalahan tidak hanya berada di masyarakat atau pengurus koperasi, melainkan juga ada unsur kesengajaan dari pihak internal perusahaan.

Bupati bahkan membantah anggapan bahwa praktik korupsi hanya terjadi di birokrasi pemerintah, dengan mencontohkan kasus penangkapan seorang manajer perusahaan karena terlibat pencurian sawit. 

Karena itu, Bupati mendorong manajemen perusahaan melakukan introspeksi dan membersihkan internal dari praktik curang.

Baca juga: Alexander Wilyo Hadiri Pembukaan Kejuaraan Pencak Silat di Pontianak

Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa izin investasi di sektor perkebunan maupun pertambangan diberikan pemerintah dengan tujuan mendorong kesejahteraan bersama. 

"Saya menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara tiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keuntungan dari investasi tidak boleh hanya dieksploitasi oleh perusahaan, tetapi harus turut dibagikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah," ujarnya.

Selain itu, Bupati juga mengkritik mentalitas sejumlah korporasi yang merasa cukup hanya dengan membayar pajak atau mengandalkan koneksi di tingkat pusat, lalu mengabaikan kewenangan pemerintah daerah. 

Sikap ini menurutnya, seringkali memicu konflik berkepanjangan di lapangan.

Oleh karena itu, Ia menegaskan kembali otoritas kepala daerah, khususnya bupati, dalam melindungi wilayah dan masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan kepentingan lokal. 

Forum GAPKI Borneo ke 8 tahun 2025 Kalimantan Barat dihadiri berbagai perusahaan atau pengusaha Kelapa Sawit se-Indonesia serta mengundang para akademisi, pemerintahan provinsi dan daerah kabupaten/kota, perwakilan Dewan Adat serta para stakeholder yang terkait berhubungan di industri kelapa sawit. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!