Zulfydar Zaidar Apresiasi Dekresi Gubernur Ria Norsan Terkait Guru Honorer, Usulkan Langkah Solutif
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari kepala sekolah, ribuan guru honorer dan tenaga pendukung terdampak kebijakan ini.
Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar, mengapresiasi langkah Gubernur Kalbar yang mengeluarkan dekresi sebagai solusi awal dalam menangani permasalahan guru honorer dan tenaga pendukung pendidikan.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menenangkan para guru dan staf sekolah sembari pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Saya mengapresiasi langkah Gubernur Kalbar dalam mencari solusi bagi guru honorer dan perangkat pendukung. Ini merupakan langkah awal yang baik untuk menenangkan para tenaga pendidik sambil menunggu solusi lebih lanjut dari pusat," ujar Zulfydar, Rabu 5 Maret 2025.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari kepala sekolah, ribuan guru honorer dan tenaga pendukung terdampak kebijakan ini di berbagai SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Menurut Zulfydar, permasalahan utama adalah pemberhentian tenaga pendidik yang berpotensi melemahkan sistem pengajaran di sekolah-sekolah. Kekosongan tenaga pengajar di bidang tertentu dikhawatirkan dapat menghambat proses pembelajaran dan operasional sekolah.
Untuk itu, ia mengusulkan beberapa solusi yang bisa diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalbar guna menjamin keberlangsungan pendidikan di daerah.
Pertama, menjamin kepala sekolah mempertahankan guru dan staf. Pemerintah provinsi perlu memberikan kepastian kepada kepala sekolah agar tetap dapat mempertahankan guru honorer dan staf lainnya dalam jangka waktu tertentu. Waktu ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan dan kepala sekolah untuk mencari solusi atas kekosongan tenaga pengajar akibat kebijakan Undang-Undang ASN.
Kedua, memanfaatkan fasilitas sekolah untuk pembayaran guru honorer. Pemerintah daerah harus memberikan jaminan kepada kepala sekolah agar dapat menggunakan fasilitas dan dana yang dimiliki sekolah untuk membayar tenaga honorer sementara waktu.
Ketiga, mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan. Sebagai solusi jangka panjang, Zulfydar mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalbar memasukkan anggaran khusus dalam APBD Perubahan guna membayar gaji guru honorer dan tenaga pendukung sekolah.
Baca juga: Gubernur Kalbar Ria Nosan Ambil Diskresi, Ribuan Guru dan Tendik Honorer Lega Tetap Bisa Bekerja
Langkah ini sejalan dengan semangat Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dalam menjamin masa depan pendidikan bagi anak-anak di provinsi tersebut.
"Langkah ini penting agar pendidikan di Kalimantan Barat tetap berjalan dengan baik. Kita harus memastikan bahwa guru honorer dan staf sekolah tetap mendapatkan haknya demi keberlangsungan pembelajaran," pungkasnya. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Ketua Kwarda Kalbar Lantik Pengurus Pramuka Singkawang, Wali Kota Dorong Semangat Regenerasi |
![]() |
---|
Berita Foto - Wakil Wali Kota Bahasan Sidak Dapur MBG di Pontianak |
![]() |
---|
Dampak Musim Kemarau, Ditemukan 56 Titik Api di Kapuas Hulu |
![]() |
---|
Sebanyak 11 Rumah di Sambas Mendapat Bantuan Perbaikan, 58 Unit Jamban Direhab |
![]() |
---|
Puslitbang Polri Lakukan Evaluasi Kendaraan Dinas Operasional di Polres Mempawah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.