Perlindungan BPJS Gratis dari Pemerintah, Cek Syarat dan Aturan Terbaru Tahun 2025

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Setiap peserta BPJS bisa mendapatkan program berobat gratis dari pemerintah sesuai aturan yang berlaku.

BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memberi perlindungan kesehatan bagi para pesertanya.

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi.

Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik.

Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya.

Adapun, besaran iuran per bulannya Rp42.000 hingga Rp150.000. Namun, bagaimana dengan orang yang tidak mampu untuk membayar?

Perlu diketahui bahwa, besarnya iuran BPJS Kesehatan, bisa ditentukan sendiri oleh masyarakat sesuai kemampuan membayarnya.

• Resmi Dipermudah! NIK KTP Kini Bisa untuk Berobat Gratis di Seluruh Layanan BPJS Kesehatan

Bagi masyarakat tidak mampu, bisa mengajukan diri sebagai kelompok penerima bantuan iuran (PBI), sehingga  biaya iuran akan ditanggung penuh pemerintah.

Jika termasuk dalam kategori penerima bantuan iuran maka iurannya ditanggung oleh negara melalui pembiayaan APBN atau APBD.

Masyarakat juga perlu mengetahui, denda yang dikenakan karena terlambat bayar iuran, berbeda dengan jumlah iuran itu sendiri.

Untuk tunggakan iuran, masyarakat bisa mencicilnya lewat program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab).

Dilansir dari laman @bpjskesehatan_ri, berikut syarat bagi peserta yang ingin mengikuti Program Rehab:

Peserta termasuk dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 3 bulan, yakni 4-24 bulan.

Peserta mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165.

Maksimal periode tahapan pembayaran selama 1 siklus program adalah 12 bulan.